Palembang, Beritakajang.com – Pedagang Pasar 16 Ilir Palembang keberatan dengan harga sewa kios mencapai Rp 350 juta untuk 25 tahun. Pj. Walikota Palembang Ratu Dewa memberikan respons begini.
Akibatnya pengelola Pasar 16 Ilir yakni PT Bima Citra Realty (BCR) mendapat banyak kritikan dari para Pedagang sekitar. PT BCR dinilai banyak merugikan para Pedagang sebagai pengelola yang memegang kendali atas renovasi Pasar 16 Ilir. Seperti pemasangan seng saat renovasi hingga mahalnya harga sewa.
“Kami minta Pj. Walikota Palembang untuk segera melepas seng yang dipasang oleh PT BCR agar konsumen dan pengunjung bisa leluasa keluar masuk ke Pasar 16 Ilir,” kata perwakilan pedagang Pasar 16 Ilir sekaligus Ketua Pengurus Komisariat APPSI, Ferinal Mulya, Rabu (6/3/2024).
Dijelaskan Ferinal Mulya, penurunan penjualan hingga 70 persen telah membuat para pedagang semakin terhimpit ketika menerima pemberitahuan resmi dari PT BCR mengenai penerapan harga kios mulai dari Rp 350 juta.
Harga kios tersebut yang disesuaikan dengan lokasi dan ukuran, untuk masa sewa 25 tahun. Oleh karena itu, pihaknya meminta Pj. Walikota Palembang dan PD Pasar Palembang Jaya untuk menetapkan harga perpanjangan sertifikat HGB petak atau kios di Pasar 16 Ilir yang dapat diperbincangkan dengan para pedagang Pasar 16 Ilir.
“Menurunnya daya beli masyarakat membuat sulit bagi pedagang untuk memajukan usahanya, apalagi dengan beban hidup yang memprihatinkan ditengah ketidakpastian ekonomi Indonesia dan keterbatasan kemampuan pedagang untuk membeli kios dengan harga yang tinggi dan fantastis,” jelasnya.
Dengan alasan tersebut, para pedagang meminta Pemkot Palembang membatalkan perjanjian kerja sama dengan PT BCR karena kehadirannya merugikan dan menciptakan ketidaknyamanan di Pasar 16 Ilir.
“Jika tindakan tersebut tidak diambil, kami para pedagang di Pasar 16 Ilir akan melaporkan kejadian ini kepada Kejaksaan Agung, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Perdagangan,” tutupnya.
Merespons hal itu, Pj Walikota Palembang Ratu Dewa mengungkapkan prihatin terhadap kondisi perdagangan yang melemah.
“Mekanisme penyelesaiannya akan ditentukan oleh PD Pasar yang lebih memahami kondisi dan kronologis masalah ini,” tutupnya. (MD)
