Muara Enim, Beritakajang.com – Kemajuan teknologi hingga perekonomian warga di Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan tumbuh pesat seiring perkembangan zaman saat ini. Bahkan banyak berdiri perusahaan kecil sampai besar bergelut di bidang pertambangan batubara.
Puluhan perusahaan yang terlah berdiri dengan kekuatan finansial cukup besar tersebut berperan aktif menambah peningkatan keuangan pusat dan daerah, khususnya bagi Kabupaten Muara Enim. Namun dari segi sosial masyarakat, dampak dari adanya perusahaan tambang itu, ikut berdampak pada kesehatan rakyat. Seperti contohnya polusi debu batubara, air Sungai Lematang yang menjadi keruh hingga tidak layak dikonsumsi, seringnya pemadaman listrik yang tidak beraturan dan kemacetan jalan umum.
Antoni yang merupakan aktivis asal Muara Enim ini menjelaskan, pemerintah seharusnya bisa segera menegakkan aturan, terutama dalam UU 4 Tahun 2009 diubah UU No 3 Tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batubara.
“Paraturan itu harus dipatuhi oleh perusahaan, diantaranya tidak menyebabkan kerusakan lingkungan dan tidak selamanya memanfaatkan jalan umum. Artinya perusahaan harus membuat jalan khusus untuk operasional perusahaan,” harap dia, Ahad (4/6/2023).
Hal senada juga disampaikan masyarakat setempat, Fitriyansah. Ia meminta kepada pemerintah pusat agar segera bergerak cepat, jangan hanya mengambil keuntungan semata.
“Efek negatif timbul akibat adanya kegiatan perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Muara Enim, diduga telah melanggar undang-undang, khususnya kerusakan lingkungan dan kemacetan jalan. Kami minta pemerintah segera menindak tegas perusahaan yang melakukan pelanggaran tersebut,” tutupnya. (Mus)
