Muara Enim, Beritakajang.com – Polemik izin pertambangan di Kabupaten Muara Enim tidak lepas dari perbedaan pendapat antara masyarakat dan perusahaan pemegang IUP, dalam hal ini DBU yang mendapat soroton langsung oleh aktivis dan warga Pasar Satu Muara.
“Solusi terbaik meminimalisir adanya pelanggaran perusahaan penambangan serta konflik di masyarakat adalah pembentukan satker,” jelas Novriansah Regan S.Hut selaku Direktur Utama Prusda SPME.
“Tidak adanya satker, bagaimana kita bisa mengetahui adanya pelanggaran serta jumlah produksi perusahaan sebagai acuan kontribusi untuk PAD,” tambah dia.
Sementara itu, tokoh pemuda sekaligus mantan Ketua KNPI Muara Enim H. Adriansya berharap kepada aparat berwenang agar segera mengambil tindakan tegas terhadap siapa yang melanggar.
Perusahaan DBU saat ini menjadi trending topik perihal dispensasi yang dikeluarkan oleh PTSP Dinas Perizinan Muara Enim yang diduga tidak memenuhi kelengkapan dokumen, sehingga masyarakat menuntut untuk dilakukan penghentian sementara.
Ketua Komisi 1 DPRD Muara Enim Yupi dan anggotanya angkat bicara tentang izin dispensasi perusahaan pertambangan PT DBU, khususnya dalam pengangkutan penggunaan jalan APBD yang diterbitkan PTSP Perizinan Satu Pintu.
Di waktu yang sama, Menager Humas PT.DBU menjelaskan, yang bergerak dalam pengangkutan bukan kami, melainkan PT Gunung Mas.
Masyarakat berharap kepada esekutif dan legeslatif untuk segera meninjau ulang legalitas izin dispensasi yang diberikan ke perusahaan yang belum memenuhi standarisasi persayaratan izin memanfaatkan jalan milik pemkab. (Mus)
