Muratara, Beritakajang.com – Wakil Bupati (Wabup) Kabupaten Muratara H Inayatullah meminta semua organisasi perangkat daerah (OPD) dan stakeholder terkait serius dalam menangani penurunan stunting dalam wilayah Kabupaten Muratara.
“Penanganan stunting bukan main-main, sudah menjadi tekanan. Baik Presiden, Gubernur dan Bupati sudah menjadi tanggung jawab kita semua. Kalau menangani stunting setengah hati kapan selesainya,” tegas Wabup saat memimpin rapat koordinasi (rakor) dalam upaya penurunan angka stunting, bertempat di ruang lantai II DPKAD Muratara, Kamis (21/9/2023).
Wabup melanjutkan, penanganan stunting merupakan salah satu program nasional, artinya harus menjadi perhatian serius di Bumi Beselang Serundingan.
Beruntungnya di Kabupaten Muratara, OPD dan stakeholder terkait saling bersinergi menurunkan angka stunting. Terbukti angka stunting di Muratara berada di angka 8,1 persen. Angka stunting tersebut turun secara drastis. Dimana awalnya di tahun 2022 angka stunting berada di angka 28 persen.
“Ini penurunan yang sangat luar biasa, dan tidak disangka-sangka. Bahkan tingkat provinsi sekalipun, banyak yang ingin mengetahui bagaimana cara Kabupaten Muratara menangani stunting,” kata Wabup.
Atas pencapaian ini, Wabup pun memberikan apresiasi kepada DPPKB Muratara dan stakeholder terkait. Mulai dari Puskesmas, Dinas Kesehatan, camat hingga kepala desa.
Apresiasi serupa juga Wabup berikan kepada Kapolres Muratara beserta jajarannya. Lantaran sejak dilantik langsung turun ke lokasi untuk menangani stunting di Bumi Beselang Serundingan.
“Kita dapat kunjungan dari Inspektorat dan perwakilan KB Provinsi serta Satgas Stunting. Kita mendapatkan apresiasi atas penurunan stunting ini,” ungkap Wabup.
Namun secara mengejutkan dari data yang disampaikan Bappeda bahwa evaluasi kinerja stunting Kabupaten Muratara berada di urutan ke-13 dari 17 kabupaten/kota di Sumatera Selatan.
Setelah diamati paparan dari Bappeda terhadap kabupaten yang berada di peringkat pertama dalam penanganan stunting, Wabup berkesimpulan untuk memperoleh nilai yang besar semua pihak harus saling bahu-membahu dalam penanganan stunting.
“Kedepan, OPD dapat merespons lebih positif lagi dan diharapkan menjadi perhatian bersama. Upaya dalam menurunkan stunting ini memang diperlukan keseriusan, bersinergi dan memaksimalkan upaya antar OPD,” kata Wabup.
Sementara itu, Kepala DPPKB Muratara dr. Arios Saplis melalui sekretarisnya Mugono mengatakan, pihaknya mengharapkan kepada Ketua PPPS Musi Rawas Utara untuk lebih menekankan kembali kepada tim seluruh OPD dan stakeholder supaya serius dalam penanganan stunting tahun 2023 ini.
“Bahwa berdasarkan peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2001, stunting merupakan program nasional yang harus kita tuntaskan,” pungkas dia. (Hkm)
