Palembang, Beritakajang.com – Sebanyak 5 (lima) Panitia Khusus (Pansus) dibentuk DPRD Sumsel untuk membahas Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ).
Pansus tersebut dibentuk setelah pimpinan dan anggota DPRD Sumsel mendengarkan pidato pengantar LKPJ Gubernur Sumsel tahun anggaran 2022 pada rapat paripurna LXIII (63) DPRD Sumsel dengan agenda penyampaian pidato pengantar LKPJ Gubernur Sumsel tahun 2022, Senin (27/3/2023).
Rapat paripurna LXIII (63) dipimpin oleh Ketua DPRD Sumsel Hj. R.A. Anita Noeringhati SH MH didampingi Wakil Ketua DPRD Sumsel Hj. Kartika Sandra Desi SH MM dan H. Muchendi Mahzareki SE, dihadiri oleh Gubernur Sumsel H. Herman Deru, para perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta tamu undangan lainnya.
Dalam pidatonya, Gubernur Sumsel menyampaikan dua bagian penting. Bagian pertama adalah prioritas pembangunan 2022 dan capaian kinerja pembangunan serta bagian kedua tentang realisasi pengelolaan keuangan daerah.
Prioritas pembangunan Sumatera Selatan tahun 2022 dan capaiannya dijelaskan diantaranya:
- Percepatan penurunan tingkat kemiskinan dan stunting tahun 2022.
Angka kemiskinan menurun signifikan sebesar 0,84 persen, dibanding tahun 2021. Penurunan angka prevalensi stunting yang signifikan dari 24,8 persen pada tahun 2021 menurun sebesar 8,2 persen poin menjadi 18,6 persen pada tahun 2022.
- Pembangunan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan produktivitas pertanian, investasi, industri, perdagangan, UMKM dan pariwisata.
Sumsel berhasil melakukan upaya pemulihan ekonomi dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi dari 3,58 persen pada tahun 2021 menjadi 5,23 persen pada tahun 2022.
Realisasi indeks pembangunan ekonomi inklusif Sumsel tahun 2021 sebesar 5,97 persen meningkat 0,42 persen dibandingkan tahun 2020 yang sebesar 5,55 persen, sedangkan nasional meningkat 0,46 persen, poin dari 5,54 persen pada tahun 2020 menjadi 6,00 persen tahun 2021.
- Pengembangan kualitas sumber daya manusia madani dan berprestasi.
Tahun 2022, Sumsel berhasil meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM) dari 70,24 poin pada tahun 2021 menjadi 70,90 poin pada tahun 2022.
- Pemerataan pembangunan melalui peningkatan infrastruktur dasar dan konektivitas, pelestarian lingkungan dan penanggulangan bencana.
Pencapaian infrastruktur dasar tahun 2022 meningkat signifikan, antara lain terlihat dari capaian rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak sebesar 85,67 persen meningkat dibandingkan tahun 2021 yang sebesar 77,29 persen, air minum layak pada tahun pada tahun 2022 sebesar 85,08 persen meningkat dibandingkan tahun 2021 yang sebesar 84,70 persen. Dan seterusnya.
- Optimalisasi reformasi dan birokrasi dan stabilitas keamanan.
Provinsi Sumsel telah mengupayakan peningkatan kualitas pelayanan publik. Hal ini terbukti dari diperolehnya penghargaan pelayanan publik kategori ‘sangat baik’ (A) tahun 2021. Untuk nilai tahun 2022 akan diberikan oleh Kementerian PAN dan RB pada bulan Maret 2023. Pada tahun 2022 keamanan dan ketertiban terlaksana dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari kondisi zero konflik Sumsel yang bertahan pada tahun 2022.
Kemudian Gubernur Sumsel menyampaikan realisasi pengelolaan keuangan daerah yang belum diaudit sebagai wujud kinerja APBD.
Berdasarkan data yang belum diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) per Februari 2022, target pendapatan daerah Sumsel sebesar Rp 10.634.451.400.140,00, terealisasi sebesar Rp 10.235.849.833.278,70 atau sebesar 96,25 persen. Dari sisi belanja daerah terdapat target sebesar Rp 10.426.397.636.784,00 terealisasi sebesar Rp 9.663.635.876.750,69 atau sebesar 92,68 persen.
Sedangkan dari sisi pembiayaan daerah maka penerimaan pembiayaan daerah terealisasi sebesar Rp 151.946.236.644,00 terealisasi sebesar Rp 151.894.033.565,14 atau sebesar 99,97 persen. Sementara itu pengeluaran pembiayaan daerah terealisasi sebesar Rp 360.000.000.000,00, terealisasi sebesar Rp 202.357.225.474,00 atau sebesar 56,21 persen.
Terdapat sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) tahun anggaran 2022 sebesar Rp 521.750.764.619,19.
Selain sumber dana APBD Sumsel, pembangunan di Sumsel juga dilaksanakan bersumber dari dana APBN dan tugas perbantuan (TP). Tugas perbantuan Sumsel pada tahun 2022 sebesar Rp 147.451.953.000,00 sengan realisasi fisik 97,40 persen dan realisasi keuangan sebesar 96,77 persen. Sedangkan tugas perbantuan kabupaten/kota sebesar Rp 20.962.464.000,00 dengan realisasi fisik 98,76 persen dan realisasi keuangan sebesar 96,77 persen.
Setelah mendengarkan penjelasan Gubernur tersebut, rapat paripurna dilanjutkan dengan prosesi penandatanganan keputusan DPRD Sumsel tentang pembentukan Pansus.
Rancangannya telah dibacakan terlebih dahulu oleh Plt. Sekretaris DPRD Sumsel H. Aprizal, S.Ag SE M.Si.
Pansus tersebut akan melakukan pembahasan dan penelitian terhadap LKPJ Gubernur Sumsel tahun 2022 bersama mitra terkait dari tanggal 23 Maret sampai 7 April 2023 yang hasilnya akan disampaikan pada rapat paripurna lanjutan tanggal 10 April 2023. (Adv)
