Lombok Utara, Beritakajang.com – Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) telah dilantik, namun tak ada satu pun dari komisioner tersebut perempuan.
Dari pansel, sebenarnya telah meloloskan tiga keterwakilan perempuan dari 15 nominator yang diserahkan ke Komisi I DPRD NTB. Hal tersebut diungkapkan perwakilan aktivis sosial pegiat keterbukaan informasi, Marianto yang menyayangkan tak adanya keterwakilan perempuan.
Dikatakannya, merujuk UU Parpol yang telah mengakomodir hak-hak perempuan (afirmative action), maksimal 30 persen.
“Semestinya, ada 30 persen keterwakilan perempuan di KIP NTB. Mengapa DPRD Provinsi NTB, tidak melaksanakan perintah undang-undang. Kami mempertanyakan komitmen lembaga legislatif, khususnya Komisi I DPRD NTB yang tidak mengakomodir hak perempuan untuk turut berpartisipasi dalam lembaga publik di NTB,” ujarnya.
Menurutnya, kandidat perempuan yang lulus dalam 15 besar memiliki kompetensi yang bagus dengan kandidat lainnya.
“Ini tentu preseden buruk untuk pemenuhan hak atas informasi bagi perempuan. Karena kita ketahui, pada era pandemi ini, hak perempuan dalam memperoleh informasi terkait bantuan ekonomi, JPS, dan kesehatan dibutuhkan. Hal ini akan cepat direspons, bila adanya keterwakilan perempuaan di KI NTB,” tandasnya.
Ke depan, dirinya berharap Komisi I DPRD NTB memiliki sense of gender memadai dalam setiap proses seleksi lembaga publik di NTB. Dijelaskannya, untuk menjamin hak asasi yang sama bagi kandidat laki laki dan perempuan.
“Dengan tidak adanya keterwakilan perempuan di KI NTB pada formasi 2021 ini, saya sangat sayangkan. Mencederai hak-hak perempuan, seperti ada ketidakadilan gender,” pungkasnya. (Sas)
