Lombok Utara, Beritakajang.com – Puluhan nasib karyawan PT.Gili Sand hingga kini belum menemukan titik terang, akibatnya Pemerintah Daerah (Pemda) melalui Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan PTSP dalam waktu dekat mengambil langkah tegas dengan berencana menutup sementara operasional Gili Sand. Hal ini diungkapkan Kadis Agustisno saat dikonfirmasi di ruang kerjanya tidak lama ini.
Hingga berita ini dirilis, Selasa [22/12/2020], penenyelesaian sengketa industrial dengan para karyawan tersebut mestinya sudah dapat diselesaikan, karena persoalan ini pula telah ditindak lanjuti ke Disnaker Provinsi NTB, namun belum juga dapat diselesaikan.
Dirinya menambahkan, persoalan antara Gili Sands dengan karyawan mereka sesungguhnya tidaklah rumit, hanya saja diduga tidak ada niatan baik dari managment Gili Sand dan terkesan berlarut-larut. Selain itu, Agus juga mengungkapkan kegeramannya atas direktur dan manajemen Gili Sands yang acuh terhadap persoalan tersebut.
“Ini kan sebenarnya tidak rumit, karyawan hanya menuntut gajinya yang selama tiga bulan belum dibayarkan, termasuk dengan BPJS karyawan. Tapi memang ada pembiaran dari pihak Gili Sands terhadap masalah ini. Di sini tidak bisa selesai, di provinsi tidak bisa, ini kan sudah terlalu lama,” jelas Agus.
Ia menegaskan, jika pihak Gili Sands tidak segera memenuhi tuntutan 30 orang karyawan tersebut dikhawatirkan akan mengganggu para pelaku usaha yang lain di Gili Trawangan. Oleh karena itu, Agus menyatakan, pihaknya bersama Satpol PP KLU akan segera melakukan penutupan sementara operasinal Gili Sands. Diketahui beberapa kali para karyawan melakukan klarifikasi, mediasi hingga aksi demonstrasi namun hingga saat ini tuntutan mereka belum dipenuhi pihak Gili Sands.
“Ini kan sudah berkali-kali klarifikasi, mediasi, bahkan sampai beberapa kali aksi demonstrasi, terakhir mereka demo dengan perahu ke Gili Trawangan. Kalau terus kita biarkan ini, nanti akan berpengaruh kepada tamu maupun pengusaha lain di Trawangan. Makanya lebih baik kita tutup sementara,” tegasnya.
Agus menyatakan sudah melakukan komunikasi awal dengan pihak Satpol PP KLU dan sudah mendapatkan lampu hijau. Ia mengatakan, tinggal menunggu rapat bersama yang akan segera digelarnya bersama pihak-pihak terkait.
“Akan segera kita putuskan, saya masih harus rapatkan dulu, dari Satpol PP sendiri sudah saya lakukan komunikasi awal dan ada lampu hijau,” katanya.
Sementara itu, Kasat Pol PP KLU, Wartawan, saat dihubungi media menjelaskan sudah mendapatkan tembusan surat yang dikirim oleh LSM AMATI kepada Bupati Lombok Utara. Ia menyatakan masih menunggu koordinasi dengan pihak Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan PTSP guna dapat memutuskan hal tersebut.
“Saya sudah dapat tembusan suratnya, saya masih menunggu koordinasi dari Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan PTSP untuk dapat mengambil keputusan,” jelas Wartawan.
Ditemui di tempat berbeda, Ketua LSM AMATI, Wira Maya Arnadi, yang mendampingi para karyawan Gili Sands tersebut menyatakan ada beberapa tuntutan yang dilayangkannya, diantaranya menuntut pihak Gili Sands membayar gaji karyawan selama 3 bulan terakhir, membayarkan BPJS karyawan, meminta gaji karyawan sesuai UMR, dan memperjelas status karyawan yang saat ini mengambang, antara terkena PHK dan tidak.
“Kami menuntut hak dasar karyawan yanh semestinya wajib dibayar oleh pihak Gili Sands, seperti gaji dan BPJS, ini juga tidak jelas karyawannya masih dianggap bekerja atau tidak. Dianggap karyawan tapi tidak dikasi masuk kerja sesuai kontrak, jika dianggap sudah dipecat, surat pemecatan tidak ada,” jelas Wira.
Wira menyayangkan pihak Gili Sands yang seolah menutup mata dan telinga terkait nasib para karyawannya. Ia mengakui, beberapa kali klarifikasi, mediasi, bahkan hingga pertemuan bipartid telah dilaksanakan, di kantor dinas yang bersangkutan, di kantor Disnakertrans Provinsi NTB, di Polres Lombok Utara, bahkan di Gili Sands langsung, namun hasilnya nihil. Ia menilai, cara Gili Sands menghadapi permasalahan ini tidak koperatif, sehingga mengorbankan nasib puluhan karyawan.
“Kami menyayangkan sikap mereka, berkali-kali pertemuan, di Dinas Tenaga Kerja KLU, Disnakertrans Provinsi NTB, Polres Lotara, bahkan kami datangi langsung ke Gili Sands, tapi tidak ada hasil. Kasihan para karyawan ini, mereka juga punya anak-istri yang harus dikasi makan,” tegasnya. (Rsk/Sas)
