Palembang, Beritakajang.com – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), Andie Dinialdie, menghadiri sarasehan nasional yang diselenggarakan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) di Hotel Aston Palembang, Selasa (19/5/2026).
Kegiatan tersebut menjadi forum penting dalam membahas strategi pembiayaan pembangunan daerah melalui penerbitan obligasi daerah.
Sarasehan nasional tahun ini mengangkat tema ‘Sumsel Siap Menjadi Role Model Penerbitan Obligasi Daerah’. Tema tersebut dinilai relevan dengan kebutuhan pemerintah daerah dalam mencari sumber pendanaan alternatif guna mempercepat pembangunan infrastruktur dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.
Dalam kesempatan itu, Andie Dinialdie menegaskan bahwa DPRD Sumsel mendukung penuh langkah pemerintah provinsi untuk mempersiapkan penerbitan obligasi daerah. Menurutnya, skema tersebut merupakan terobosan yang dapat memperkuat kemandirian fiskal daerah tanpa harus terus bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat.
Ia menjelaskan, penerbitan obligasi daerah bukan sekadar upaya memperoleh tambahan pendanaan, melainkan bagian dari strategi jangka panjang dalam menciptakan tata kelola keuangan daerah yang lebih mandiri, modern, dan berkelanjutan. Dengan dukungan regulasi yang tepat, Sumsel diyakini mampu menjadi contoh bagi provinsi lain di Indonesia.
“Obligasi daerah bukan sekadar mencari pinjaman, melainkan bentuk kemandirian fiskal. DPRD Sumsel akan memastikan seluruh prosesnya transparan, akuntabel, dan memberikan dampak langsung pada kesejahteraan masyarakat,” ujar Andie Dinialdie.
Selain itu, ia menekankan pentingnya pengawasan yang ketat agar implementasi obligasi daerah benar-benar digunakan untuk proyek produktif dan berdampak langsung bagi masyarakat. Infrastruktur seperti jalan, jembatan, layanan publik, hingga sektor pendidikan dan kesehatan disebut menjadi prioritas pembangunan yang dapat didorong melalui instrumen pembiayaan tersebut.
Forum sarasehan ini juga dihadiri berbagai unsur pemerintah daerah, akademisi, hingga pelaku sektor keuangan yang turut memberikan pandangan terkait kesiapan Sumsel dalam menerapkan obligasi daerah. Melalui diskusi tersebut, diharapkan lahir kesamaan visi dalam membangun sistem pembiayaan daerah yang inovatif, aman, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas. (*)
