PALEMBANG, Beritakajang.com – Lebih dari 300 personel gabungan yang terdiri dari TNI-Polri, Dinas Perhubungan (Dishub), hingga Satpol PP Kota Palembang dikerahkan untuk mengamankan pelaksanaan eksekusi putusan Pengadilan Negeri (PN) Palembang, Kamis 17 September 2026.
Eksekusi dilakukan terhadap sebidang tanah dan bangunan di kawasan Perumahan Garuda Blok A.17, Jalan Taman Kenten, Kelurahan 8 Ilir, Kecamatan Ilir Timur III, Kota Palembang.
Eksekusi tersebut diajukan oleh Adjis selaku pemohon eksekusi melalui kuasa hukumnya, Redho Junaidi SH MH dan Partner dari Kantor Hukum Polis Abdi Hukum.
Panitera PN Palembang, Dr Sumargi SH MHum, mengatakan pelaksanaan eksekusi berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 3/Pdt.RL.Eks/2025/PN Plg tertanggal 6 Agustus 2026.
Penetapan itu berisi perintah pelaksanaan eksekusi terhadap sebidang tanah seluas 331 meter persegi, berikut bangunan dan segala sesuatu yang berada di atasnya.
Objek tersebut sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 11381 tertanggal 24 Juli 2007 atas nama Aria Kurniawan, yang terletak di Kelurahan 8 Ilir, Kecamatan Ilir Timur III, Kota Palembang. Namun berdasarkan keterangan PN Palembang, sertifikat tersebut kemudian telah dilakukan proses balik nama menjadi atas nama Adjis selaku pemohon eksekusi.
“Pelaksanaan eksekusi ini berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang,” kata Sumargi usai pelaksanaan eksekusi.
Sejak sekitar pukul 07.00 WIB, ratusan personel gabungan telah berada di sekitar lokasi. Pengamanan dilakukan untuk mengamankan jalannya proses eksekusi sekaligus mengantisipasi kemungkinan terjadinya gangguan maupun hal-hal yang tidak diinginkan.
Saat pembacaan petikan eksekusi oleh juru sita PN Palembang, kuasa hukum pihak termohon eksekusi, Aria Kurniawan, tidak terlihat hadir di lokasi. Sumargi menyebut, pihak termohon sebelumnya telah dilakukan pemanggilan secara resmi untuk hadir.
Meski demikian, proses eksekusi tetap dilaksanakan sesuai penetapan pengadilan. Hingga sekitar pukul 09.30 WIB, situasi di lokasi berjalan kondusif dan tidak terjadi gangguan berarti.
Sumargi menjelaskan, pelaksanaan eksekusi tersebut berkaitan dengan akta lelang yang sebelumnya dimenangkan oleh pemohon eksekusi.
“Pelaksanaan eksekusi berkaitan dengan akta lelang yang sebelumnya dimenangkan oleh pemohon eksekusi secara resmi serta dilindungi undang-undang. Terhadap akta lelang tersebut juga sudah berpindah nama kepada pemohon eksekusi,” jelasnya.
Ia juga mengakui bahwa dalam proses perkara tersebut terdapat sejumlah upaya hukum perlawanan yang diajukan pihak termohon eksekusi. Namun salah satu upaya hukum perlawanan tersebut telah mendapatkan putusan.
“Perlu diketahui juga bahwa pengajuan permohonan eksekusi objek tanah dan bangunan ini sudah diajukan sejak tahun 2025 lalu,” ujarnya.
Sumargi menegaskan, proses eksekusi dilakukan setelah adanya penetapan dari Ketua PN Palembang. Kepentingan hukum pihak yang telah dinyatakan sebagai pemenang lelang juga perlu mendapatkan kepastian melalui pelaksanaan penetapan eksekusi.(Albt)
