Muratara, Beritakajang.com – Wakil Bupati (Wabup) Musi Rawas Utara (Muratara) H. Inayatullah menjadi pembina upacara Hari Otonomi Daerah ke-27, Rabu (26/4/2023).
Wabup dalam sambutannya mengatakan pada hari ini kita memperingati Hari Otonomi Daerah yang ke-27. Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban masing-masing daerah otonom untuk mengurus dan mengelola daerahnya masing-masing sesuai dengan prakarsa dan inisiatifnya, sebagaimana Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Dimana daerah diberi kewenangan penuh kecuali urusan politik luar negeri, pertahanan, peradilan, moneter dan lain-lain.
“Adapun tujuan dari pada otonomi daerah ini adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat agar menjadi lebih baik, dalam percepatan pergerakan arus pembangunan pemerintah dituntut untuk bekerja cerdas, inovatif, transparan, responsif dan akuntabel sebagaimana visi kami bersama bupati dan terus berupaya mengejar ketertinggalan,” jelas dia.
Dalam penyelenggaraan pemerintahan, Pemkab Muratara sudah banyak melakukan pembangunan, diantaranya di bidang infrastruktur. Kemudian di bidang kesehatan, dimana prevalensi stunting Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2022 sebesar 20,2% mengalami penurunan yang signifikan dari tahun 2020 yaitu 41,12%.
“Pada tahun 2022, Musi Rawas Utara ditetapkan sebagai salah satu kabupaten dengan penurunan stunting peringkat 5 (lima) tertinggi di Provinsi Sumatera Selatan,” tambah dia.
Di bidang pendidikan, pemberian bantuan seragam sekolah untuk mengurangi beban masyarakat sehingga anak-anak dapat bersekolah dan mengurangi angka putus sekolah.
“Pada tahun 2022 telah diberikan bantuan seragam sekolah untuk tingkat SD sebanyak 4.200 stel dan tingkat SMP sebanyak 2.000 stel dengan anggaran total sebesar Rp 3 miliar. Dan juga program mengaji sebelum proses pembelajaran untuk meningkatkan iman dan taqwa,” terang dia.
Lalu pelaksanaan program bantuan sosial lansia dan kematian yang terus ditingkatkan jumlah penerimanya. Pada tahun 2022 ditargetkan penerima bantuan lansia sebanyak 1.200 jiwa dengan anggaran Rp 3,6 miliar, dan untuk santunan kematian sebanyak 500 jiwa dengan anggaran Rp 1 miliar.
“Dalam rangka pengendalian inflasi daerah tahun 2022, telah dilaksanakan operasi pasar murah di 7 (tujuh) kecamatan, bekerja sama dengan Forum CSR. jumlah paket yang dibagikan kepada masyarakat dalam kegiatan tersebut sebanyak 42.288 paket gula dan minyak goreng,” jelasnya.
Lanjut dia, Musi Rawas Utara merupakan kabupaten termuda di Provinsi Sumatera Selatan, namun kita bisa membuktikan mampu untuk bersaing dengan daerah-daerah yang sudah lebih dulu terbentuk.
“Dengan adanya pelaksanaan otonomi daerah, Kabupaten Musi Rawas Utara dapat menentukan arah kebijakan pembangunan baik fisik dan non fisik sesuai dengan kebutuhan daerah dan masyarakat. Walaupun dalam keadaan sulit yaitu pemotongan transfer dana ke daerah, pembayaran SPH sebesar Rp 199 miliar yang merupakan kesalahan penganggaran bupati sebelumnya. Tidak mudah bagi kami untuk mewujudkan visi dan misi dengan masa jabatan yang hanya 3,5 tahun saja, dimana idealnya bisa diwujudkan dengan waktu 5 tahun,” tegas dia.
“Meskipun dengan kondisi demikian, kami tidak mengorbankan hak bapak ibu. TPP ASN tetap dibayarkan penuh. Coba bandingkan daerah lain, TPP ada yang dikurangi, ada yang tidak dibayarkan. Padahal sebenarnya TPP merupakan pemberian kebijakan dari kepala daerah bukan mandatori, hal ini dengan harapan menjadi motivasi bapak ibu untuk bekerja lebih giat dan bertanggung jawab penuh terhadap tugas-tugas yang diberikan,” tambah dia lagi.
“Kondisi keterbatasan anggaran ini sebaliknya menjadikan Kabupaten Musi Rawas Utara berpikir lebih keras untuk dapat mendatangkan sumber-sumber pendanaan di luar APBD Kabupaten Musi Rawas Utara, dimana pada tahun 2023 kita mendapatkan alokasi DAK terbesar se-Sumsel sebesar Rp 208 miliar, ditambah dengan bantuan gubernur sebagai salah satu perhatian Bapak Herman Deru kepada Muratara,” pungkas dia. (Hkm)
