Asahan, Beritakajang.com – Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi menegaskan hubungan tata kelola pemerintahan antara pemerintah provinsi dengan kabupaten/kota masih terjalin harmonis, meski masih ada delapan kabupaten/kota belum meraih WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Hal tersebut disampaikannya dalam acara kick off meeting pemeriksaan terinci atas LKPD 2022 se-Sumut di aula kantor Perwakilan BPK Sumut di Medan, Kamis (16/3/2023).
“Sampai saat ini tata kelola pemerintahan dengan kabupaten/kota masih terjalin dengan harmonis dan penuh ketaatan,” tegas Edy.
Acara yang dihadiri anggota V BPK RI Ahmad Noor Supit dan seluruh bupati/walikota itu dinilai sangat bermanfaat untuk pemenambahan wawasan bagi kabupaten/kota dalam penyampaian laporan keuangan yang baik dan benar sesuai dengan aturan yang berlaku.
“Kegiatan seperti ini hendaknya dilakukan secara berkesinambungan,” ucap Bupati Asahan Surya usai mengikuti acara.
WTP, katanya, bukanlah tujuan akhir dalam pengelolaan keuangan daerah, tapi komitmen dalam meningkatkan kualitas tata kelola keuanganlah yang menjadi esensi untuk diperhatikan agar dapat mencegah terjadinya kesalahan serta memaksimalkan anggaran yang ada untuk kesejahteraan masyarakat. (Raja)
