Palembang, Beritakajang.com – Ketua DPRD Sumsel RA. Anita Noeringhati hadiri acara dialog publik bertajuk ‘War On Drugs’ dengan melibatkan 4 lembaga negara non departeman, bertempat di Gedung Presisi Polda Sumsel, Rabu (1/3/2023).
Keempat lembaga negara tersebut masing-masing Badan Narkotika Nasional (BNN), Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) RI, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) RI dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) RI. Kegiatan ini juga dihadiri langsung Gubernur Sumsel Herman Deru yang didampingi unsur Forkopimda Sumsel dan Kabupaten/Kota.
Dalam sambutanya, Gubernur Herman Deru secara khusus menyambut baik digelarnya dialog publik dengan tajuk War On Drugs tersebut yang merupakan salah satu langkah konkret dalam mencegah peredaran narkoba, aksi tirorisme dan praktik korupsi. Terlebih Sumsel dipercaya menjadi tuan rumah diadakannya dialog publik tersebut.
“Suatu kehormatan bagi masyarakat Sumatera Selatan. Kegiatan hari ini kita akan ulas satu persatu bersama dengan pimpinan lembaga dan badan penting di negeri ini,” ucap Gubernur Herman Deru mengawali sambutannya.
“Kita berharap ini dapat menghasilkan rekomendasi kepada kami pemerintah di daerah, yang nantinya akan menjadi dasar kita dalam melakukan pembinaan dan sosialisasi pada masyarakat,” tambahnya.
Terkait dengan upaya pencegarahan peredaran narkoba di wilayah Sumsel, Herman Deru secara khususnya berharap agar ke empat lembaga negara non departeman itu dapat memberikan solusi dalam memberantas narkoba di Sumsel. Mengingat daerah ini sangat banyak jalur perairan anak sungai yang patut diwaspadai karena dimungkinkan akan dimanfaatkan olah oknum untuk memasok narkoba ke Sumsel.
Lebih jauh Herman Deru menilai, stabilnya pertumbuhan ekonomi di Sumsel membuat para pengedar narkoba memilih Sumsel sebagai pangsa pasar, karena itu pihak BNN diharapkan dapat bisa memberikan stategi khusus kepada pimpinanan daerah dalam menditeksi peredaran narkoba yang menyasar kalangan remaja.
“Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi Sumsel yang kian membaik. Menjadikan besarnya potensi para pemakai narkoba bertambah. Karena itu kami rasa BNN perlu memberikan tips diteksi dini pada anak-anak mulai dari dalam keluarga. Disamping kita sudah bentengi mereka dengan kegiatan ibadah keagamaan,” tandasnya.
Sementara itu Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Pol. Dr. Petrus Reinhard Golose dalam paparan singkatnya menjelaskan, BNN telah mengambil langkah khusus dalam menangani penyebaran narkotika di daerah-daerah di Indonesia. Dia juga menyebut musuh bersama saat ini tidak hannya narkoba saja namun juga aksi terorisme dan korupsi juga menjadi musuh besar di setiap negara.
“Ketiga permasalahan yang akan kita bahas saat ini merupakan persoalan yang penting dan musuh bagi setiap negara, kami terus melakukan poin khusus yakni pencegahan dan pengobatan dalam upaya pemberantasan,” paparanya.
Dia juga menyebut dari data 2021 hingga awal 2023, BNN telah mengamankan barang bukti narkoba berupa 5,665 ton sabu, 6,45 ton ganja, 456.475 pil ekstasi, 276,6 ton ganja basah, dan 125,9 hektare lahan ganja yang tersebar di Indonesia. Sedangkan berdasarkan data Sumsel memiliki 714 wilayah yang rawan narkoba. Meski demikian, Petrus mengapresiasi pihak penegak hukum TNI/Polri yang telah banyak mengungkap kasus narkotika
“Dengan melaksanakan strategi War On Drugs hari ini diharapkan Indonesia bersih akan narkoba dan para peserta dialog menjadi duta-duta anti narkoba yang bekerja sama dengan kami, saya juga mengapresiasi aparat di Sumsel yang telah banyak berhasil mengungkap kasus narkotika,” tandasya.
Dilain pihak Ketua KPK RI, Firli Bahuri mengatakan kegiatan dialog dan diskusi tersebut didasari dengan kepentingan dan tujuan bersama dalam memberantas yang menjadi musuh negara.
“Kita ada disni mempunyai kepentingan dan tujuan bersama, permasalahan bangsa salah satunya korupsi, tidak ada suatu negara mencapai tujuan jika kita tidak bisa memberantas poin-point besar yang membuat negara gagal salah satunya korupsi,” ujarnya.
Sementara Deputi Bidag I Pencegahan Perlindungan dan Derakalisasi BNPT RI Mayjen. TNI. Nisan Setiadi dalam paparan singkatnya menegaskan tindak terorisme dan radikal merupakan bukan berasal dari suatu agama.
“Ada banyak ciri-ciri radikalisme dan terorisme salah satunya mereka yang tidak menyukai budaya dan ini saya tegaskan bukan dari suatu agama tidak ada agama yang mengajari tindak kriminal yang kejam,” katanya.
Nisan mengatakan pihaknya memaksimalkan pengawas terhadap teroe-teror global. “Mengawasi potensi teror-teros global yang menjadi sasaran empuk para terorisme ini yang kami fokuskan dan kerjasama bilateral dengan beberp negara kai lakukan dan dibantu banyak kementrian lembaga di Indonesia,” jelasnya.
Kepala Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) RI Drs. Hasto Atmojo Suroyo dalam paparannya menegaskan pihaknya terus melakukan perlindungan terhadap kasus-kasus kriminal di Indonesia terutama terorisme, korupsi, perdagangan manusia, narkotika dan masih bayak yang lainnya.
“Lembaga kami dibentuk 2008, karena ada tindak pidana yang besar terutama korupsi terjadinya saksi yang tidak berani memberikan kesaksiannya ini kami bina dan memberi perlindungan,” ujarnya.
Turut hadir pula dalam kesempatan tersebut, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumsel, Sarjono Turin, Hakim Tinggi Palembang, Johan Arifin, dan seluruh bupati dan walikota yang berkesempatan hadir. (Adv)
