Sekayu, Beritakajang.com – Polemik siapa Pj Bupati Kabupaten Musi Banyuasin masih menjadi pertanyaan besar bagi masyarakat. Apalagi masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati hasil pemilihan demokrasi akan habis dalam waktu hitungan waktu.
Beberapa tanggapan mencuat, kali ini salah satu tokoh masyarakat sekaligus ketua dari Muba Internasional Law Office (MILO) Dr Wandi Subroto SH MH melalui video singkat mengatakan, kalau menurut aturan memang tidak diharuskan Pj Bupati dijabat oleh putra daerah.
“Alangkah baiknya kalau Pj Bupati Kabupaten Musi Banyuasin itu dijabat oleh putra daerah asli. Karena kalau putra daerah asli yang menjabat Pj Bupati pasti sudah tahu Muba ini,” ungkap pria berjuluk Dr WS.
Ia menambahkan, kenapa demikian karena di Kabupaten Muba ini memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah, luas wilayah, dan yang putra daerah tahu kondisi dan situasi terkini Kabupaten Musi Banyuasin ini.
“Dengan catatan putra daerah yang sudah pernah bekerja di Kabupaten Musi Banyuasin dan memiliki prestasi,” cetusnya.
Hal senada disampaikan oleh Riyan Syah Putra, salah satu tokoh pemuda di Kabupaten Musi Banyuasin dan sekaligus menjabat sebagai Ketua Ikatan Wartawan Online (IWO) Muba.
Ia mengatakan bahwa kita harus melihat dari beberapa sudut pandang, Muba saat ini dalam masa transisi pasca OTT beberapa waktu lalu.
“Artinya, untuk mencapai situasi yang kembali pulih, itu tidak mudah dan butuh beberapa proses yang berjangka panjang. Maka jika kita lihat dalam kategori Pj Bupati, artinya ia harus siap dalam kondisi masa transisi guna mengatur laju pemerintahan di 2 tahun lebih kedepan,” ungkapnya.
Siapapun Pj Bupati Muba sebenarnya, baik itu orang Muba ataupun bukan, ia harus pula memiliki Integritas penyesuaian diri untuk melaksanakan program – program pembangunan yang telah disusun hingga beberapa tahun kedepan.
“Karena kenapa, pengaruh yang sangat besar lahir juga pada saat masa jabatan Pj Bupati sudah ditentukan, karena PR besarnya adalah mensukseskan pemilu tahun 2024. Artinya jangan sampai campur tangan politik dan kepentingan oknum membuat fokus seorang Pj Bupati menjadi tak berarah,” jelasnya.
“Kami sebagai tokoh pemuda sekaligus elemen organisasi pers, sangat menginginkan sosok Pj Bupati Muba yang dapat memegang 3 proses implementas kerja, yaitu proses pendekatan terhadap masyarakat Muba, penelusuran anggaran yang mengakibatkan kerugian negara, serta melahirkan keseimbangan agar tidak ada keberpihakan kursi politik,” jelas dia.
“Penting kita ingatkan, bahwa siapapun nantinya yang bakal menjabat sebagai Pj Bupati haruslah memiliki 3 implementasi kerja tersebut. Kami sangat mendukung apa yang menjadi keinginan dan kemajuan Kabupaten Muba kedepan,” tukasnya. (Tarmizi)
