Kayuagung, Beritakajang.com – Ratusan massa yang mengatasnamakan dirinya Aliansi Masyarakat Peduli Pilkades (AMPP) OKI melakukan aksi damai di gedung DPRD OKI, Senin (8/11).
Ratusan masyarakat tersebut merangsek masuk ke halaman depan pintu masuk ruang kantor DPRD OKI dengan membawa spanduk yang berisi berbagai tuntutan terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten OKI, khususnya Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD).
Andi Leo, ST selaku koordinator aksi, saat melakukan orasi mengatakan, bahwa aksi damai ini dilakukan karena dipicu banyaknya kecurangan yang terjadi pada pelaksanaan pilkades beberapa waktu lalu.
“Pilkades berduka, kelalaian oknum-oknum kepanitiaan yang justru merugikan orang lain, bahkan dalam hal ini kami menduga adanya sebuah kesengajaan, baik secara kasat mata maupun tidak. Terbukti dengan adanya praktik-praktik cacat administrasi seperti tidak adanya sosialisasi terhadap masyarakat, tidak adanya legalitas surat suara, adanya penggelembungan surat suara, dan masih banyak lagi kejanggalan lainnya. Kami menilai DPMD OKI menutup mata atas terjadi peristiwa ini,” ungkap dia.
Ia juga menilai bahwa hal ini dapat menciderai nilai-nilai demokrasi di Indonesia, khususnya di Kabupaten OKI.
“Dan atas dasar itulah AMPP OKI melayangkan beberapa tuntutan yakni meminta Bupati OKI untuk segera menyelesaikan sengketa pilkades OKI seadil-adilnya, sesuai dengan undang-undang dan Perbup yang berlaku, dan stop seluruh tahapan pelantikan kepala desa yang masih bersengketa. Kemudian pecat Kepala DPMD OKI dan jajaran yang bertanggung jawab atas kekacauan pilkades serentak 2021, dan usut tuntas kinerja DPMD, camat, dan panitia yang terbukti dengan sengaja melakukan pelanggaran hukum dan Perbup,” pintanya.
Ketua DPRD OKI, Abdiyanto Fikri, usai menerima perwakilan massa mengatakan bahwa ada tujuh desa yang tergabung dalam aksi damai ini.
“Mereka datang untuk menyatakan keberatan. Sebelumnya mereka sudah kita akomodir, bahkan sudah kita bahas di DPMD, kemudian di DPRD. Namun tidak ada penyelesaian sampai saat ini. Dan tentu DPRD disini tidak berbicara siapa menang siapa kalah, kami berpedoman pada peraturan dan perundang-undangan yang ada. Dan kami sudah menyikapi dan juga sudah ada rekomendasi. Yang kami temukan memang dalam hal penghitungan suara sah dan tidak sah ada pelanggaran,” ujarnya.
Ia juga menduga ada kemungkinan panitia tidak memahami terkait adanya peraturan bupati yang menyatakan bahwa coblosan lebih dari satu secara simetris itu dinyatakan sah. Namun kenyataan di lapang, di beberapa desa dinyatakan blanko.
“Secara hukum, apapun itu yang bertentangan dengan hukum atau aturan maka proses itu dapat dinyatakan cacat hukum atau batal demi hukum, dan proses selanjutnya tentu menjadi tidak sah. Maka menjadi pertanyaan kami apa alasannya ketika DPMD tetap melakukan tahapan-tahapan itu. Ini sudah kita peringatkan dengan memberikan rekomendasi kepada bupati dengan fakta-fakta yang ada bahwa telah ditemukan pelanggaran terhadap peraturan bupati, dan meminta kepada bupati untuk meneliti ulang dan menghitung ulang surat suara yang dianggap tidak sah oleh panitia,” ungkapnya.
Ia juga menegaskan, bahwa pihaknya akan terus melakukan fungsi pengawasan terhadap permasalahan ini.
“Dan tentu kami tetap melakukan fungsi pengawasan kami, baik terhadap rekomendasi yang kami berikan. Ketika rekomendasi ini tidak dilaksanakan tentu akan ada sikap-sikap selanjutnya dari kami. Dan tentu ini akan berimplikasi baik secara politik maupun secara hukum tentunya,” tegasnya.
Dirinya berharap kepada pemerintah dalam hal ini selaku leading sektor untuk segera memutuskan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada agar potensi gugatan tidak terjadi dikemudian hari.
“Kami tidak mau terjebak dengan keberpihakan dengan salah satu calon. Kami mendesak agar pemerintah segera mengambil keputusan, itu saja,” tandasnya. (Ron)
