Lubuklinggau, Beritakajang.com – Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM, H. Hendri Hermani membuka secara resmi kegiatan pertemuan Kelompok Kerja Kampung Keluarga Berkualitas (Pokja Kampung KB) di ruang pertemuan Hotel Amazing Riverside Kota Lubuklinggau, Senin (14/6).
Dalam kesempatan tersebut Staf Ahli mengatakan Kampung KB merupakan satuan wilayah setingkat Desa/Kelurahan dengan kriteria tertentu yang terdapat perpaduan antara Program BANGGAKENCANA dengan pembangunan sektor terkait dalam upaya meningkatkan kualitas hidup keluarga dan masyarakat.
“Beberapa hal yang melatarbelakangi berdirinya Kampung KB, antara lain pemerintah menginginkan Program Keluarga Berencana kembali bergema sampai ke pelosok daerah, meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat Desa/Kelurahan melalui Program BANGGAKENCANA guna mewujudkan keluarga kecil berkualitas serta penguatan program BANGGAKENCANA,” jelasnya.
Senada disampaikan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DPPKB), Henny Fitrianty menerangkan sebanyak 24 Pokja yang ikut pertemuan ini dengan rincian lima orang utusan setiap Pokja mencakup bapak/ibu Lurah, tokoh masyarakat, tokoh agama dan anggota Pokja.
“Kegiatan ini bertujuan melaksanakan mengidentifikasi masalah yang terjadi disetiap Kampung KB, meningkatkan kualitas dan untuk 28 Kelurahan Kampung Berkualitas bisa menjadi kampung percontohan bagi Kampung KB,” kata Henny.
Dijelaskan Henny, kegiatan dilaksanakan selama dua hari (14-15 Juni 2021) hari pertama peserta terdiri dari Pokja dari Kecamatan Lubuklinggau Barat I, Lubuklinggau Timur I, Lubuklinggau Timur II dan Lubuklinggau Utara I. Sedangkan hari kedua Kecamatan Lubuklinggau Barat II, Lubuklinggau Selatan I dan Selatan II serta Kecamatan Lubuklinggau Utara II.
“Untuk narasumber, terdiri dari Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Trisko Defriyansah, Kepala Dinas Ketenagakerjaan, H Purnomo kemudian dari Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perikanan dan Peternakan. Sedangkan narasumber hari kedua dari Dinas Pertanian, Dinas Sosial, Dinas Koperasi dan UMKM dan Dinas Kesehatan,” tutupnya. (Dep)
