Muba, Beritakajang.com – Setelah merilis sejumlah program penanggulangan kemiskinan, terutama pengentasan kemiskinan ekstrim. Pemkab Muba melakukan koordinasi data dan metode penghitungan kemiskinan ke Badan Pusat Statistik (BPS) Pusat.
Koordinasi yang dilakukan oleh Pj. Bupati Muba Apriyadi Mahmud melalui Kadinsos Ardiansyah dan Kepala Bappeda Sunaryo, Rabu (13/9/2023) ini, diterima langsung oleh Direktur Statistik Ketahanan Sosial Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia Dr. Nurma Midayanti S.Si M.Enc.Sc.
Ardiansyah menjelaskan, koordinasi dilakukan untuk menyinkronkan, mengetahui serta belajar cara menghitung angka kemiskinan. Karena menurutnya, Muba telah melakukan berbagai upaya serius untuk menekan angka kemiskinan
“Kedatangan kami untuk mengetahui apakah ada yang kurang atau belum pas atas program yang kami laksanakan di Muba. Lalu berikutnya melihat apa saja program yang harus kami lakukan, apakah pendataan angka kemiskinan yang kami lakukan ini belum pas atau ada metode yang harus kami sesuaikan,” terang Ardiansyah.
Menurutnya, tahun ini sudah terhitung enam bulan Pemkab Muba telah menggulirkan program strategis Bantu Umak. Program ini, menurutnya, akan ditingkatkan anggarannya menjadi Rp 71 miliar di tahun 2024.
“Ini bukti keseriusan Muba menanggulangi kemiskinan ekstrem. Kami melakukan pendataan ulang dan juga berupaya memadukan dengan data regsosek. Kami ingin sinkronisasi data kemiskinan yang kami lakukan melalui P3KE dengan hasil regsosek,” terang Ardiansyah dihadapan Direktur Statistik Ketahanan Sosial Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia Nurma Midayanti dan jajaran serta Kepala BPS Muba dan Kepala BPS Provinsi Sumsel.
Ardiansyah menginginkan hasil koordinasi ini bisa dipakai sebagai acuan penanggulangan kemiskinan sehingga data kemiskinan di Muba makin valid.
“Sekali lagi kami ingin memastikan permasalahan yang kami hadapi, apakah program kami atau data kami yang kurang pas. Sehingga kami bisa berbuat sesuai ketentuan dan bisa mengurangi angka kemiskinan secara sistematis,” tambah dia.
Plt Kepala Bappeda Muba, Sunaryo menambahkan, bahwa selama kurun 2010-2022, Muba sudah menurunkan 4,8 persen angka kemiskinan. Dirinya menyebut bahwa besaran anggaran dan luasan wilayah Muba selalu jadi faktor yang diabaikan dalam penilaian.
“Luas wilayah Muba 14.266 kilometer tak pernah dilihat ketika menyebut Muba punya anggaran besar tapi kemiskinan tinggi. Momoknya, anggaran besar tapi angka kemiskinan tinggi. Faktanya, garis kemiskinan di Muba yang tinggi juga merembet pada angka kemiskinan tinggi,” beber dia.
Padahal, lanjut Sunaryo, Muba telah melakukan penurunan beban hidup hingga peningkatan pendapatan masyarakat.
“Di tahun 2024 kami bertekad mengenolkan kemiskinan ekstrim. Kami butuh data by name by address (BNBA). Apapun data yang dipakai asal data tunggal yang sama. Asal satu data sehingga kami bisa intervensi. Kami ingin kemiskinan ekstrim lewat melalui berbagai program, termasuk Bantu Umak. Tahun depan selain dianggarkan Rp 72 miliar juga ditambah BPJS ketenagakerjaan. Harapan kami bisa menghapus kemiskinan ekstrim seperti yang digariskan Presiden Jokowi,” jelas dia.
Sunaryo juga mempersilahkan BPS Pusat, Provinsi hingga Kabupaten untuk memantau program yang dilakukan Muba.
“Jadi kami menginformasikan semua kemiskinan, silahkan lihat signifikan tidak data kami ini dengan BPS. Terakhir kami ingin tepat sasaran. Tolong dibantu mekanisme penghitungan sehingga tepat sasaran. Saat ini tidak ada komplain dan sanggahan berarti ini bagi yang masyarakat menganggap tepat sasaran dan yang menerima merasa layak menerima bantuan,” tegas dia.
Direktur Statistik Ketahanan Sosial Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia Dr. Nurma Midayanti menyambut baik kedatangan dan koordinasi oleh tim Muba. Bahkan dirinya mengatakan sudah menyiapkan bahan yang pas.
“Garis kemiskinan itu penjumlahan garis kemiskinan makanan dan non makanan. Data diambil dari Maret sampai September. AD 52 komoditi makanan untuk mencari hasil kebutuhan makanan serta ada 51 komoditi non makanan. Melalui imputasi dua komoditi didapat angka kemiskinan. Semisal, seorang kepala keluarga meskipun secara riil tidak menyewa tapi di data. Indikatornya kemiskinan nasional. Tapi yakinlah pendataan regsosek petugas kami banyak dan diverifikasi ulang. Sehingga keluaran datanya valid, melibatkan Forum Konsultasi Publik (FKP) yang dikonfirmasi sampai Kepala RT,” jelas dia.
Nurma menyebutkan, se-Indonesia ada 78.318.709 keluarga. 248.546.234 penduduk yang datanya sudah final dan kini di Bappenas. Seluruh data Regsosek siap digunakan di Pusat Data Nasional (PDN).
“Nah soal Bantu Umak nanti bisa dipantau. Nah BPS tak boleh memberikan data langsung karena kami menyerahkan ke Bappenas. Nanti ada Kepmen dan Permen yang memungkinkan kabupaten bisa memakai data ini. Jadi data kita masuk ke sepakat, diharapkan hingga pemerintah desa bisa mengakses. Soal mekanisme dan pemanfaatan itu ada di Bappenas,” pungkas dia. (Tarmizi)
