Palembang, Beritakajang.com – Reses tahap 1 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumsel dapil 1 (Kecamatan Ilir Barat 1, Ilir Barat II, Bukit Kecil, Gandus, Seberang Ulu 1, Seberang Ulu II, Kertapati, Plaju, dan Jakabaring) kali ini dilaksanakan di SMAN 1 Bukit Besar Palembang, Rabu (8/3/2023).
Turut hadir dalam reses tersebut Ketua DPRD Provinsi Sumsel RA. Hj. Anita Noeringhati SH MH, Mgs Syaiful Padli dari PKS, Prima Salam dari Gerindra, H. Kartak SAS dari PKB, serta Dedi Supriyanto dari PDI Perjuangan.
Ketua DPRD Sumsel Anita Noeringhati menyampaikan, dulu anggota dewan dapil 1 pernah melaksanakan reses dan banyak mengusulkan bantuan-bantuan disini.
“Kebetulan anak-anak kita semua bersekolah disini, jadi tidak salah. Ini adalah curhat antara wali kelas kepada wali murid,” kata Anita.
“Karena bagaimanapun juga, putra-putri kami dididik disini, Alhamdulillah sudah menjadi orang-orang yang bisa mapan. Oleh karena itu apa yang mereka minta akan kami upayakan. Karena bagaimanapun juga, untuk masalah pendidikan itu nomor satu,” tambahnya.
Lanjut Anita mengatakan, dan yang kedua bagaimana keluh kesah mereka terkait dengan P3K maupun tenaga honorer.
“Kita memang masih memperjuangkan, bahwa tenaga honorer di tahun 2023 ini tidak jadi dihapuskan. Dengan adanya ini kita akan dorong terus, agar bapak ibu yang sudah sudah bekerja menjadi tenaga honor agar tetap bekerja,” tuturnya.
Sementara itu di tempat yang sama, anggota DPRD Sumsel dari Fraksi PKS dan juga selaku Wakil Ketua Komisi V Mgs H Syaiful Padli ST MM menambahkan, untuk di tahun 2023 alokasi APBD di Diknas Sumsel seperti tahun sebelumnya, tidak memenuhi ketentuan UU nasional,
“Disitu harusnya anggaran pendidikan 20 persen. Tapi kita belum memenuhi 20 persen tersebut,” jelas Syaiful dalam sambutannya.
Ia juga mengungkapkan, kedepan program sekolah gratis akan berubah menjadi sekolah berkeadilan. Berdasarkan Pergub, maka sekolah unggulan itu ada yang boleh memungut SPP.
Syaiful menegaskan, untuk masalah guru honorer ada insentifnya. Tahun 2023 ini, bagi guru honor nantinya menerima tunjangan kesejahteraan.
“Maka dari itu, 7.000 guru non ASN itu kita anggarakan tunjangan kesejahteraan. Syaratnya namanya masuk dapodik,” tegasnya.
Kepala Sekolah SMAN 1 H. Moses Ahmad S.Pd MM menjelaskan, ini merupakan sebuah kebanggaan bagi keluarga besar kami. Sebab, sekolah ini telah dikunjungi oleh Ketua DPRD Sumsel dan anggota dewan lainnya.
“Dengan kedatangan anggota dewan, keluarga besar SMAN 1 Palembang bisa menyampaikan permohonan, keluhan, sehingga kita berharap ada jalan keluar. Karena mereka yang menentukan anggaran yang ada di Sumsel,” ujarnya.
Lebih lanjut Moses mengungkapkan, gaji guru SMAN 1 ini rata-rata paling rendah Rp 2.500.000 untuk satu bulannya.
“Saya kira di Palembang tidak ada sekolah yang mencapai gaji seperti itu. Karena tugas dari kepala sekolah ialah mensejahterakan para guru, dan itu sudah kita upayakan,” ucap dia.
“Kami berharap mudah-mudahan kunjungan ini bukan hanya seremoni, pencitraan, tapi harus benar-benar menyerap aspirasi dari bawah dan berupaya untuk memenuhi apa yang menjadi harapan kami,” pungkasnya. (MD)
