Palembang, Beritakajang.com – Setelah pada agenda rapat paripurna LXI (61) DPRD Sumsel sebelumnya pimpinan dan anggota dewan mendengarkan penjelasan Gubernur terhadap 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Sumsel.
Hari ini, Senin (13/2/2023), sebanyak 9 (sembilan) Fraksi menyampaikan pandangannya terhadap Raperda dimaksud pada rapat paripurna LXI (61) lanjutan.
Adapun Raperda tersebut yaitu:
- Raperda tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Raperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Raperda tentang Rencana Pembangunan Dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Pemukiman Provinsi Sumatera Selatan 2022-2024.
- Raperda tentang Perubahan Atas Perda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 – 2043.
Rapat paripurna LXI (61) lanjutan dengan agenda penyampaian pandangan umum Fraksi-Fraksi atas penjelasan Gubernur Sumsel terhadap 4 (empat) Raperda Sumsel dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Sumsel HM. Giri Ramanda N. Kiemas SE MM didampingi oleh Wakil Gubernur Sumsel H. Mawardi Yahya, Plt. Sekretaris DPRD Sumsel H. Aprizal, S.Ag SE M.Si, Sekretaris Daerah Ir. S.A.Supriono, dihadiri oleh perwakilan OPD (organisasi perangkat daerah) serta tamu undangan lainnya.
Secara bergiliran Fraksi-fraksi menyampaikan pandangan umumnya. Diawali penyampaian pandangan umum Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) yang dibacakan oleh H. Rizal Kenedi SH MM, dilanjutkan Fraksi PDI Perjuangan dibacakan oleh Dedi Siprianto S.Kom MM, kemudian Fraksi Gerindra dibacakan oleh Raden Gempita SH.
Penyampaian pandangan umum Fraksi Partai Demokrat dibacakan oleh Tamtama Tanjung, dilanjutkan Fraksi PKB dibacakan Antoni Yuzar SH MH, kemudian Fraksi Partai Nasdem dibacakan oleh H. Nopianto S.Sos MM, selanjutnya Fraksi PKS dibacakan oleh Ahmad Toha S.Pd.I M.Si, Fraksi PAN oleh Abusari SH M.Si dan diakhiri dengan pembacaan pandangan umum Fraksi Hanura Perindo oleh Ahmad Firdaus Ishak SE M.Si.
Dalam pandangan umum Fraksi-Fraksi disampaikan diantaranya :
- Mengharapkan agar Raperda tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mampu menjadi solusi tindakan tegas atas aktifitas perusahaan, terutama perusahaan yang melakukan aktivitas ilegal yang menyebabkan kerusakan lingkungan. Serta meminta kepada Pemprov Sumsel untuk tidak mudah mengeluarkan izin yang menyebabkan alih fungsi lahan, memastikan tidak ada lagi proses pembangunan tanpa adanya kajian lingkungan hidup strategis dan dokumen-dokumen lain yang terkait lingkungan.
- Mengharapkan agar dalam Raperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemprov untuk benar-benar jeli dalam menggali potensi pajak dan retribusi salah satunya industri usaha dan jasa secara online. Memohon penjelasan terkait pembayaran pajak kendaraan bermotor secara online melalui e-samsat apakah sudah dilakukan Sosialisasi terhadap masyarakat, dan mengingatkan untuk serius memfasilasi pembayaran pajak secara mobile banking, melalui e-money dan berbagai aplikasi online lainnya seperti halnya pembayaran listrik, air PDAM dan BPJS.
- Dalam menanggapi Raperda tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Pemukiman Provinsi Sumatera Selatan diantaranya meminta pemprov untuk kembali memaksimalkan kerja sama dengan pihak swasta dan pengembang dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan rumah bersubsidi dan layak huni bagi masyarakat.
- Menanggapi Raperda tentang Perubahan atas Perda Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 – 2043 dalam penyusunan RTRW ini, pemprov belum optimal dalam memanfaatkan system informasi tata ruang dan belum melakukan koordinasi yang baik antara pemerintah provinsi dengan kabupaten/kota sehingga dikhawatirkan akan terjadi ketidaksesuaian antara RTRW provinsi dengan RTRW kabupaten/kota. Selain perlunya optimalisasi koordinasi dengan kota, yang juga sangat penting yaitu pemberian sanksi tegas terhadap pelanggaran tata ruang, sehingga jika Raperda ini disahkan pemprov harus mengambil tindakan tegas mulai dari peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan, pencabutan izin sampai dengan pemulihan fungsi ruang.
Setelah Fraksi – Fraksi menyampaikan pandangan umumnya, rapat paripurna pun diskors untuk selanjutnya memberikan kesempatan kepada pihak eksekutif untuk memberikan tanggapan dan atau jawaban Gubernur yang akan disampaikan pada rapat paripurna tanggal 20 Februari 2023 sekaligus dilanjutkan dengan pembentukan Pansus-Pansus untuk membahas Raperda dimaksud. (ADV)
