Muara Enim, Beritakajang.com – Puluhan aktivis dan sejumlah ormas di Kabupaten Muara Enim mendeklarasikan siap mendukung pelaksanaan pemilihan Wakil Bupati (Wabup) Muara Enim periode 2018-2023. Hal tersebut diungkapkan Sekretaris MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Muara Enim, Doriska, Sabtu (27/8/2022).
Menurutnya, hal tersebut sangatlah penting karena peran jabatan wakil bupati defenitif sangat dibutuhkan oleh masyarakat Kabupaten Muara Enim yang selama ini hanya diisi oleh penjabat bupati.
“Moment ini sudah ditunggu-tunggu oleh masyarakat, karena sangat berdampak langsung pada pelayanan masyarakat, agar roda pemerintahan dapat berjalan normal kembali dengan adanya wabup definitif,” ujar Doriska didampingi Ketua BKPB MPC PP, Denni Kristian.
Doriska menuturkan, dirinya juga mendesak agar dalam pelaksanaan pemilihan Wakil Bupati Muara Enim di dewan dapat segera dilaksanakan dalam rapat. Yang mana, lanjutnya, sebagai landasan dasar hukum dalam pelaksanaan pemilihan wakil bupati tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 176 dan Surat Menteri Dalam Negeri (Kemendagri) sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan.
Doriska juga menjelaskan, dalam surat Kemendagri pula telah mengeluarkan surat sebagaimana pada nomor : 132.16/4202/SJ tertanggal 20 Juli 2022 sebagi dasar untuk dilakukan proses pemilihan wabup terhadap balasan surat Gubernur Sumsel ke Kemendagri hasil konsultasi anggota dewan ke Kemendagri.
Kemudian, lanjutnya lagi, bahwa dalam Surat Keputusan Mendagri Nomor : 131.16.1363 Tahun 2022 tentang pengangkatanKurniawan sebagai penjabat bupati pada hal ke-2 dalam diktum ke satu mempunyai tugas yang terdapat pada huruf (b) berbunyi, ‘memfasilitasi pemilihan Wakil Bupati Muara Enim sesuai amanat Pasal 176 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016’.
Lebih jauh Doriska menerangkan, berdasarkan Fatwa Mahkamah Agung tanggal 12 November 2020 diketahui boleh dilakukan terhadap adanya prosesi pemilihan wakil bupati di DPRD Kabupaten Muara Enim sisa masa jabatan periode 2018-2023.
“Kami sangat menyayangkan kepada Gubernur Sumsel tidak merespon surat Mendagri tersebut dan malah justru mengkaji surat itu. Yang seharusnya Gubernur Sumsel merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah seyogyanya harus menjalankan apa yang ditegaskan dalam surat tersebut, namun tidak dilakukannya,” terang dia.
Denni Kristian juga menambahkan, ada apa dengan penjabat bupati saat ini, kenapa tidak meneruskan surat ke DPRD Muara Enim setelah menerima kesepakatan partai pengusung.
“Kami tegaskan, kami sangat bangga dan akan selalu mensupport pimpinan dan anggota DPRD yang tetap melaksanakan proses pemilihan Wakil Bupati Muara Enim, karena kami yakin wakil kami di DPRD Muara Enim sangat mengerti dan sudah jelas atas legalitas pemilihan wakil bupati,” tegasnya.
Senada disampaikan Ketua Ormas DPC Lembaga Invetigasi Negara (LIN) Palen Satria SH menjelaskan, pihaknya siap mendukung dalam proses pemilihan Wakil Bupati Muara Enim yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat oleh dewan. Yang mana, menurutnya, dalam pemilihan wabup betul-betul sudah sesuai dengan mekanisme hukum dan prosedur yang benar, sehingga tidak menimbulkan dampak dikemudian hari.
“Kami sangat mendukung terhadap pemilihan adanya pilwabup di DPRD ini, dan kami juga berharap dalam kejadian yang telah menimpa Muara Enim tidak terulang lagi seperti sebelumnya,” urai dia.
Dia menegaskan, tentunya pihaknya dan masyarakat Muara Enim siap mengawal bersama dan akan melaporkannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) apabila terjadi pelanggaran dalam prosesi pemilihan pilwabup tersebut.
“Insya Allah, ini akan berjalan kondusif, sehingga apa yang dihasilkan dari pemilihan Wabup Muara Enim nanti dapat membawa kebaikan, kemakmuran bagi masyarakat Muara Enim kedepan. Dan yang terpenting bagi masyarakat berharap kepada wakil bupati terpilih nanti berakhal baik, berintregeritas tinggi bertekad untuk segera membangkitkan Muara Enim dari segala keterpurukannya,” tukas dia. (Mus)
