Kayuagung, Beritakajang.com – Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) pada tahun 2023 berkurang Rp 350 miliar.
Adanya pengurangan APBD OKI 2023, tentunya hal semacam ini sangat berdampak sekali dalam kegiatan pembangunan infrastruktur.
Dikatakan Ketua DPRD OKI, Abdiyanto Fikri, tepat di tanggal 12 Agustus 2022 lalu telah terjadi kesepakatan bersama pemerintah daerah dalam penetapan kegiatan umum anggaran tahun 2023 mendatang. Besaran APBD Kabupaten OKI 2023 ditetapkan belanja sebesar Rp 2,308 triliun dan pendapatan 2,285 triliun.
“Saat itu ditetapkan belanja sebesar Rp 2,308 triliun dan pendapatan Rp 2,285 triliun. Ada defisit kurang lebih Rp 2,23 miliar yang tertutupi oleh pembiayaan, sehingga APBD OKI diprediksi berimbang untuk tahun depan,” ujarnya saat dikonfirmasi pada Kamis (18/8/2022) siang.
Tentunya sangat berdampak sekali dalam kegiatan pembangunan. Dikarenakan pada tahun 2022 lalu APBD OKI ditetapkan Rp 2,650 triliun dan dalam APBD perubahan menjadi Rp 2,700 triliun.
“Artinya ada sekitar Rp 350 – 400 miliar berkurangnya APBD OKI pada tahun 2023 mendatang. Ada beberapa sektor target pendapatan tidak terpenuhi sejak pandemi Covid-19,” katanya.
“Selain itu karena banyaknya aturan-aturan regulasi yang baru. Sehingga perlunya penyesuaian,” tuturnya.
Dirinya memastikan target-target yang ditetapkan pada tahun-tahun sebelumnya sangat jauh berkurang.
“Bayangkan kemarin pendapatan kita bisa sampai Rp 2,400 triliun – Rp 2,500 triliun, sekarang justru turun menjadi Rp 2,200 triliun. Untuk di sektor belanja pada tahun 2022 lalu kita hampir mencapai Rp 2,700 triliun dan tahun 2023 nanti hanya Rp 2,308 triliun,” beber ketua DPC PDIP OKI tersebut.
Dengan berkurangnya belanja hingga Rp 350 miliar, dapat dipastikan pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan dan pengairan akan sangat berdampak.
“Kalau kita lihat persoalan yang paling krusial di OKI yaitu insfratruktur jalan terkhusus daerah perairan banyak yang memprihatinkan. Teman-teman juga bisa melihat sering viralnya kondisi jalan rusak pantai timur, baik Kecamatan Tulung Selapan, Cengal, Air Sugihan, Pangkalan Lampam dan Sungai Menang. Permasalah ini juga sebenarnya menjadi tanggung jawab saya sebagai Ketua DPRD. Tetapi inilah faktanya kemampuan keuangan kita terbatas,” sebutnya.
Masih kata dia, anggaran di Dinas PUPR OKI biasanya setiap tahun sekitar Rp 300 miliar – Rp 400 miliar. Namun pada tahun 2023 ditetapkan kurang lebih Rp 160 miliar, jadi tidak sampai setengahnya dari anggaran tahun lalu.
“Dengan dana yang Rp 400 miliar saja kondisi jalan dapat kita rasakan belum maksimal, apalagi tahun depan yang hanya Rp 160 miliar tentunya kita tidak bisa membayangkan,” tuturnya.
Ditegaskan bahwa pihak DPRD dan Pemkab OKI akan berupaya semaksimal mungkin memanfaatkan dana yang ada. Dengan cara mengubah pola pengerjaan pembangunan dari yang sebelumnya semisal jalan cor beton diubah menjadi pengerasan jalan.
“Tetapi kami tetap optimis memanfaatkan dana yang ada dengan merubah sistem pembangunan jalan yang sebelumnya mementingkan kualitas bukan kuantitas dengan cor beton meskipun hanya sedikit. Mungkin pembangunan besok jalan tidak perlu dicor, terpenting lubang jalan diratakan. Sembari kita berharap pemulihan ekonomi di tahun yang akan datang,” pungkasnya. (Ron)
