Sekayu, Beritakajang.com – Teka-teki siapa yang menjadi Penjabat (Pj) Bupati Muba telah muncul. Berdasarkan informasi yang didapatkan, Drs H Apriyadi MSi selaku sekretaris daerah telah mendapatkan amanah untuk mengisi kekosongan kepala daerah yang telah habis masa jabatannya pada 22 Mei 2022.
Menurut informasi yang dihimpun, Gubernur Sumsel H. Herman Deru belum juga mengagendakan pelantikan Pj Bupati Muba yang terpilih berdasarkan keputusan Kemendagri.
Belum adanya agenda tersebut berdampak kepada kekosongan kepala daerah di Kabupaten Musi Banyuasin, apalagi batasan waktu yang dibatasi adalah pukul 00.00 WIB nanti.
Hal ini membuat salah satu doktor senior sekaligus warga Musi Banyuasin Dr Wandi Subroto SH MH mencetuskan pandangannya terhadap dinamika ini.
“Sebaiknya dan kami saran kepada Gubernur Sumsel agar sesegera mungkin melakukan pelantikan Pj Bupati Muba terpilih, mengingat jika tidak segera dilantik, terjadi kekosongan pemerintahan di Muba,” ujar Dr Wandi Subroto ketika ditemui di kantornya, Ahad (22/5).
Ia menilai, jika hal ini tidak sesegera mungkin dilaksanakan akan sangat berdampak kepada pembangunan dan kebijakan yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin.
Pimpinan Muba International Law Office (MILO) ini menjelaskan, kami juga mengingatkan kepada Gubernur Sumsel, meskipun ada dinamika yang terjadi jangan sampai egoisme politik mengorbankan kepentingan masyarakat terhadap kemajuan Kabupaten Muba.
“Jika sampai dengan pukul 00.00 WIB belum juga diagendakan ini bakal diambil alih oleh Kemendagri. Ini akan membuat gesekan antara Bupati Muba dengan Gubernur Sumsel sendiri, serta juga gesekan dengan Mendagri, dan ini akan sangat merugikan masyarakat Muba,” imbuhnya.
“Jangan sampai juga Gubernur Sumsel mengalihkan kebijakan tersebut kepada Plt ataupun Plh karena Pj terpilih telah dipilih oleh Mendagri,” jelasnya.
Terakhir kami sarankan, mari kita sama-sama menurunkan syahwat politik, syahwat berkuasa, dan syahwat lainnya.
“Walaupun kita sama-sama mengetahui, bahwa politik itu lahir dari perselingkuhan intrik dan syahwat,” tukas praktisi hukum Kabupaten Musi Banyuasin ini. (Tarmizi)
