Pangkalan Balai, Beritakajang.com – Dalam rangka pengelolaan retribusi menara tower telekomunikasi dan sinkronisasi data, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin menggelar Focus Group Discussion (FGD) bersama 12 perusahaan serta 2 asosiasi menara telekomunikasi (ATSI) dan (ASPIMTEL) di auditorium pemerintah kabupaten setempat, Rabu (17/3).
Kegiatan yang dibuka langsung oleh Wakil Bupati Banyuasin H. Slamet Somosentono SH ini dilaksanakan secara virtual dengan 9 perusahaan dan 2 Asosiasi menara telekomunikasi serta 3 perwakilan perusahaan yang hadir langsung dalam FGD tersebut.
Dalam sambutannya, wabup menyampaikan, Pemerintah Kabupaten Banyuasin berkomitmen mendukung kepada pihak perusahaan untuk berinvestasi khususnya telekomunikasi, karena sejalan dengan visi misi Banyuasin Bangkit Adil dan Sejahtera yakni dengan 7 program salah satunya ‘Banyuasin Terbuka’ dan 11 gerakan.
“Saya berharap dari FGD ini dapat terjalin kesepakatan bersama dalam hal sinkronisasi data tower, sehingga dapat meningkatkan PAD di Banyuasin. Mana yang belum memiliki izin segera dilengkapi, tentunya Pemerintah Kabupaten Banyuasin mendukung dan mempercepat proses perizinan tersebut asal semua sudah memenuhi syarat,” ucapnya.
Di tempat yang sama, Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Banyuasin Noffaredy, S.Sos MM mengatakan, per Februari 2021 ini sudah tercatat ada 343 tower telekomunikasi dari 12 perusahaan yang tersebar di 21 kecamatan se-Kabupaten Banyuasin.
“Dari tower-tower yang tersebar berdasarkan temuan wasdal, terdapat beberapa tower baru yang sudah berdiri dan beroperasi tapi belum mengurus izin, banyak tower yang belum membayar PBB, terdapat tower yang sudah beralih kepemilikan namun belum dilaporkan sehingga terjadi simpang siur data terkait kepemilikan tower, dan hal ini berpengaruh terhadap pemasukan retribusi bagi daerah,” bebernya.
Lebih lanjut dirinya menjelaskan, masih juga terdapat banyak tower yang tidak diketahui pemiliknya dikarenakan tidak ada site identitas pada tower tersebut, serta ada juga beberapa desa yang belum mendapatkan akses internet. Setidaknya masih ada 59 desa yang tersebar di 11 kecamatan yang masih belum mendapatkan akses internet.
“Dengan adanya FGD ini kita mengharapkan ke depan akan ada sinkronisasi data tower, peninjauan kembali regulasi yang ada, peninjauan kembali hak dan kewajiban pemilik menara telekomunikasi, serta peninjauan kembali terkait SOP rekomendasi tower,” tambahnya
Masih kata Noffaredy, untuk mempermudah perusahaan dalam proses pengajuan rekomendasi zona menara yang dikembangkan oleh Diskominfo Banyuasin, bisa diakses melalui aplikasi Sistem Informasi Managemen Infrastruktur (SIMATUR). Nantinya aplikasi ini akan dijadikan sarana bagi pemilik tower untuk mengupdate data terbaru kepemilikan tower dan juga bisa dijadikan sarana informasi bagi OPD terkait untuk menunjang tusi mereka masing-masing.
“Untuk itu dalam kesempatan FGD kali ini, kami mengimbau kepada pihak perusahaan menara telekomuniasi yang masih belum memiliki izin dan belum melakukan pembayaran PBB agar segera mengurus dan melengkapi syarat-syarat yang sudah ditentukan,” harapnya.
Sementara itu, perwakilan dari perusahaan PT. Daya Mitra Telekomunikasi, Maruli S mengatakan, hal-hal yang terkadang menjadi kendala adalah sering terjadi miskomunikasi terkait data dan informasi antara perusahaan dan pemerintah
“Salah satunya adalah seperti SPPT. Penyampaian SPPT apakah dikirim ke pemilik tanah atau ke pemilik perusahaan. Menindaklanjuti hal ini sangat diperlukan adanya komunikasi yang baik antara pemerintah dengan perusahaan,” jelasnya. [Ida]
