Lombok Utara, Beritakajang.com – Bupati Lombok Utara H Djohan Sjamsu SH didampingi Wabup Danny Karter Febrianto ST MEng menyampaikan pidato pertamanya dihadapan pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU) pada paripurna masa sidang I tahun dinas 2021, di ruang paripurna DPRD setempat, Senin (1/3).
Sidang paripurna dipimpin Wakil Ketua II Mariadi SAg bersama Ketua DPRD KLU Nasrudin SHI, Wakil Ketua I H Burhan M Nur SH, Pj Sekda KLU Drs H Raden Nurjati serta anggota DPRD KLU. Hadir pula Kapolres Lotara AKBP Feri Jaya Satriansyah SH, Perwakilan Kodim 1606/Lobar Kapten Zainul Fahri, Para Staf Ahli Bupati, para Asisten, para Kepala OPD serta undangan lainnya.
Bupati Djohan menyampaikan siapapun bupati dan wakil bupati periode ini sungguh berat pekerjaannya, sungguh berat tanggung jawabnya. Lantaran dua tahun yang lampau Lombok Utara dilanda gempa bumi. Kemudian setahun kemarin terdampak wabah pandemi Covid-19, melanda daerah, negara bahkan dunia internasional.
“Karena itu, untuk menghadapi pekerjaan berat ini yang pertama ingin kita kompak, kita harus tetap utuh bersatu menghadapi persoalan daerah terutama DPRD sebagai pathnership pemerintah. Jika dalam menghadapi masalah ini kita tidak kompak maka tentu persoalan kita tidak bisa teratasi dengan baik,” tutur bupati.
Menurutnya, tak bisa santai 5 tahun ke depan ini, belasan ribu masyarakat masih di tenda pengungsian gempa atau rumah sementara.
“Tantangan kita berat, oleh karenanya DPRD dan eksekutif ini (perlu) satu bahasa, satu keputusan menghadapi persoalan-persoalan daerah. Lebih-lebih daerah kita ini masih menjadi daerah tertinggal. Satu-satunya di NTB walaupun ada plus minusnya, tetapi predikat ini tidak enak didengar,” imbuhnya.
Bupati Djohan juga menyoroti lapangan kerja yang terdampak pengaruh Covid-19. Daerah KLU masih miskin, dulu waktu dirinya memulai memimpin (2011-2016) angka kemiskinan daerah mencapai 43,14 persen sampai hari ini belum separuh diturunkan dalam sekian tahun. Dikatakannya, perlu program apa yang harus dilakukan sekarang, dalam mengantisipasi program kemiskinan besok.
Menurutnya pula, dulu dirinya ingat karena saat sebagai sekda pertama dan bupati pertama, tujuan pokok niatnya adalah percepatan perkotaan Tanjung sebagai ibukota kabupaten. Karena Tanjung sebagai kecamatan sempit, sehingga pembangunan (perkantoran dan sarana umum) disebar ke daerah-daerah kecamatan lain.
“Dengan terbangunnya kantor-kantor dari barat ke timur itu, tentu ekonominya lancar. Semuanya kita lakukan disini. Kota Tanjung sebagai ibukota kabupaten, batas tata ruang Kota Tanjung itu ada di Kali Lempenge sehingga Polres ada disitu. Statistik ada di situ, Kementerian Agama di situ, BPN disitu bahkan Kodim pun dipersiapkan disitu. Masa perangkat daerah semuanya disini (areal perkantoran),” tandasnya.
Dirinya berniat mengembalikan kantor-kantor dimana tempat semula, supaya aman nyaman bekerja. Karenanya, diminta kesepahaman untuk kantor-kantor dikembalikan (tempatnya) seperti dulu, supaya Tanjung tak semrawut dan area produktifnya tak habis.
“Saat didatangi investor untuk membangun listrik tenaga air di daerah Bayan dengan nilai Rp 5 triliun dengan luas 50 hektare. Saya bilang saya setuju dengan syarat pekerja mulai dari buruh sampai bos orang-orang KLU. Jika tenaga tidak ada di KLU, baru silahkan datangkan dari luar. Termasuk Globalhub dilanjutkan di daerah timur sana (Kawasan Bayan). Adanya MotoGP di Lombok Tengah dampaknya akan ke kita, maka saya ingin kita satu bahasa. Semoga dalam kita menghadapi kondisi ketidakberuntungan ini bisa kita hadapi dengan cara bersungguh-sungguh, kerja sama dan kompak semua pihak,” pungkasnya. (Sas)
