Kayuagung, Beritakajang.com – Penjabat (Pj) Bupati Ogan Komering Ilir (OKI) Ir. Asmar Wijaya M.Si memaparkan sejumlah langkah konkrit dalam mengendalikan inflasi serta mendorong digitalisasi transaksi keuangan daerah pada High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TIPD) dan Percepatan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) Sumatera Selatan, bertempat di Ballroom Hotel Aryaduta Palembang, Rabu (20/3/2024).
Dalam pengendalian inflasi, dijelaskan Asmar OKI, menerapkan strategi 4K, yaitu menjaga keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan komunikasi efektif.
“Kita memiliki beberapa inovasi seperti pasar murah melalui program Perjaka, tanam cabe serentak (Balap Becak), Bismilah oleh Baznas, operasi pasar, kerja sama daerah, serta toko TIPD yang menyediakan pangan murah terjangkau,” terang Asmar.
Dipaparkan Asmar, Pemkab OKI melibatkan seluruh stakeholder dalam menjaga kestabilan harga.
“Kita libatkan seluruh pengampu kepentingan, Forkopimda, perusahaan, perbankan, Bulog, dan instansi vertikal,” ujarnya.
Gelaran pasar murah di OKI, tambahnya, sudah dilaksanakan sebanyak 20 kali, khususnya pada lokasi penghitungan Indeks Harga Konsumen (IHK) dengan serapan sebanyak 75 ton beras dan 90.50 paket bapokting.
Dihadapan Pj. Gubernur Sumsel dan Bupati/Walikota se-Sumsel, Asmar juga menyebut kesiapan OKI menghadapi kebutuhan bahan pokok, terutama beras pada Ramadhan dan jelang Idul Fitri.
“Untuk periode Maret ada potensi panen seluas 15.205 Ha dengan produksi 86.819 atau surplus 44.047 ton (gkg), sementara April potensi panen 20.088 Ha, produksi 114.701 ton (gkg). Ada surplus 60.058 ton beras,” papar Asmar.
OKI, tambah dia, akan memaksimalkan upaya pengendalian inflasi dan menjaga pertumbuhan ekonomi daerah, terlebih menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) yaitu bulan Ramadhan dan Idul Fitri yang berpotensi meningkatkan inflasi.
“Selain pengendalian inflasi, Pemerintah Kabupaten OKI juga mendorong perluasan digitalisasi khusus pada transaksi keuangan pemda. Optimalisasi tersebut dilakukan pada pembayaran pajak, retribusi, pengeluaran dan belanja dari tunai ke berbasis digital serta berbagai upaya mengajak masyarakat untuk membiasakan transaksi non tunai,” kata dia.
“Upaya terpadu dan terintegrasi Pemkab OKI untuk mengubah pembayaran pajak dan retribusi, belanja tunai menjadi non tunai berbasis digital dengan tujuan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah,” pungkasnya.
Atas upaya tersebut, Pemkab OKI menjadi salah satu daerah dengan indeks Elektronifikasi Transaksi Pemda (ETPD) tertinggi di Sumsel bersama Kota Palembang, Lubuk Linggau dan Pemprov Sumsel dengan skor 93,3 persen dan berpredikat digital. (Ron)
