Kayuagung, Beritakajang.com – Upaya Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Pemkab OKI) dalam mengimplementasikan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) melalui integrasi aplikasi layanan publik, layanan administrasi, dan layanan keuangan daerah menunjukkan tren positif.
Hasil evaluasi Kementerian Pendayagunaan dan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) terhadap penerapan SPBE lingkup Kementerian dan pemda se-Indonesia, Pemkab OKI berhasil meraih predikat ‘baik’ skala nasional tahun 2023 dengan nilai indeks SPBE sebesar 3,04. Skor ini melesat tajam dari angka 2,39 pada tahun 2022.
“Pemkab OKI berhasil meraih predikat ‘baik’ penilaian indeks SPBE dengan skor 3,04 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Indeks ini tertinggi kedua se-Sumatera Selatan,” ungkap Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika OKI, Adi Yanto, Jumat (12/1/2024).
Hasil ini, tambah dia, berkat kerja kolaboratif seluruh stakeholder dan kontribusi aktif dari perangkat daerah yang senantiasa mengimplementasikan digitalisasi dan sistem elektronik dalam kegiatan-kegiatan pengelolaan administrasi serta pelayanan kepada masyarakat.
Adi menegaskan, jika proses evaluasi SPBE yang dilaksanakan bukan hanya dalam rangka berlomba-lomba mendapatkan nilai tertinggi ataupun pemeringkatan nasional, tetapi dalam rangka memotret penerapan SPBE disuatu wilayah untuk kemudian menentukan langkah strategis dalam upaya perbaikan.
“Penerapan SPBE sebagai key driver transformasi digital untuk mengarahkan pengembangan pemerintahan dan pelayanan publik berbasis elektronik untuk mencapai kepuasan masyarakat pengguna SPBE, serta mewujudkan pemerintah yang akuntabel dan layanan yang berkualitas,” jelasnya.
Kepala Bidang Layanan E-Government Diskominfo OKI, Muttaqin Syarif mengatakan, pembangunan SPBE di OKI menjadi tanggung jawab bersama, sinergi dan kolaborasi menjadi kunci, baik internal maupun eksternal.
“Ibarat rumah, kita memulai dengan penyusunan arsitektur SPBE, perumusan kebijakan SPBE, lalu kita integrasikan layanan dengan pemanfaatan Sistem Penghubung Layanan Pemerintahan (SPLP) dan Jaringan Intra Pemerintah (JIP),” jelas dia.
Kunci penting lainnya, tambah Muttaqin, berupa penguatan SDM SPBE agar maturitas SPBE semakin baik dan menyediakan layanan elektronik berkualitas bagi masyarakat dan pemerintahan.
Dalam beberapa tahun terakhir, lanjut dia, Pemkab OKI terus mengebut layanan pemerintah berbasis elektronik. Beberapa layanan yang telah terintegrasi di Kabupaten OKI antara lain, terkait perizinan, kependudukan dan catatan sipil, perpajakan online, kesehatan dan pendidikan. Sedangkan layanan administrasi yang sifatnya internal terdiri dari perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah melalui SIPD.
“Sementara yang baru launching oleh Pemkab OKI akhir tahun lalu yaitu e-office Kabupaten OKI, sistem keuangan desa, elektronifikasi aset daerah melalui E-BMD, serta sistem pengamanan layanan digital pemda atau Siloki,” pungkas dia. (Ron)
