Palembang, Beritakajang.com – Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Agus Fatoni menghadiri rapat koordinasi nasional (rakornas) pengadaan barang/jasa pemerintah tahun 2023.
Kegiatan ini diselenggarakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Republik Indonesia (RI) di Ballroom Birawa Assembly Hall Hotel Bidakara Jakarta, Selasa (7/11/2023). Dibuka langsung oleh Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) Teten Masduki.
Dalam arahannya, Teten mengatakan pemerintah terus mendorong peningkatan penggunaan produk dalam negeri dilingkup pemerintahan lewat e-katalog pengadaan barang/jasa.
“Kita harap capaian-capaian yang telah diraih memotivasi kita untuk terus memperkuat mekanisme pengadaan barang/jasa, untuk itu bapak ibu diundang untuk berinovasi bersama dalam memajukan pengadaan barang/jasa yang optimal, transparan dan adil bagi semua,” kata Teten.
Kementerian Koperasi dan UKM akan terus berkomitmen mendukung transformasi pengadaan barang dan jasa dengan fokus pada pemberdayaan UMKM melalui program pelatihan dan pendamping, memperluas akses pembiayaan, meningkatkan kualitas produk UMKM serta mempermudah perizinan usaha.
“Kita ingin produk dalam negeri ini dipakai dan hal-hal yang penting harus kita lakukan adalah melakukan peningkatan kualitas produk-produk UMKM, kita harap melalui rakor ini semua pemangku kepentingan berdiskusi dan menghasilkan inovasi-inovasi terbaiknya,” ucap Teten.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala LKPP RI Hendar Prihadi dalam laporannya mengatakan pada tahun 2023 pengadaan barang/jasa dalam pemerintah telah melibatkan 87% UMKM dengan realisasi belanja UMK Koperasi sebesar 37%.
“Kehadiran bapak ibu semua yang ada disini tentu menjadi kebijakan penting terhadap pengadaan barang/jasa pemerintah supaya kedepan menjadi semakin baik, dimana saat ini juga pengadaan barang dan jasa pemerintah memasuki tren positif yang tentu hal ini harus kita jaga dan kita tingkatkan bersama,” kata Hendar.
Tren positif dalam pengadaan barang/jasa pemerintah ini juga ditunjukan pada realisasi penggunaan produk dalam negeri yang meningkat. Hendar juga membeberkan data per 27 Oktober 2023 jumlah transaksi di e-katalog tembus Rp 161,3 triliun.
“Tren positif yang lainnya juga terealisasinya penggunaan produk dalam negeri pada anggaran tahun 2023 ini di capai 90 persen,” jelasnya.
“Pada Oktober tahun ini, sudah ada sebanyak 6,9 juta produk tayang di e-katalog, jika di tahun 2022 lalu total ada sebanyak 2,4 juta produk tayang dengan total transaksi Rp 83,9 triliun. Alhamdulillah 27 Oktober total produk tayang sampai 6,9 juta dan total transaksi Rp 161,3 triliun,” sambungnya.
Kegiatan ini juga dihadiri oleh 2.179 peserta yang terdiri atas para Gubernur, Bupati/Walikota se-Indonesia, para perwakilan Kementerian, perwakilan TNI/Polri, Kepala Lembaga, Kepala Unit Kerja Barang/Jasa, Koordinator Layanan Pengadaan Secara Elektronik K/L/Pemda, perwakilan Asosiasi Penyedia dan Asosiasi Profesi Pengadaan (IAPI dan IFPI). (Ron)
