Beranda Palembang Miris, Warga Perbatasan Palembang dan OI Minim Bantuan

Miris, Warga Perbatasan Palembang dan OI Minim Bantuan

44
0
BERBAGI
Wakil Ketua komisi V DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) dan merupakan Sekretaris dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mgs. H. Syaiful Padli ST MM. (Sumber Foto Beritakajang.com/Daud)

Palembang, Beritakajang.com – Wakil Ketua Komisi V DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) dan merupakan Sekretaris dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mgs. H. Syaiful Padli ST MM menggelar reses tahap II di RT 36 Kelurahan Kemas Rindo Kecamatan Kertapati Palembang, Kamis (7/9/2023).

Syaful Padli menyampaikan, untuk reses kali ini sedikit unik, karena lokasinya merupakan perbatasan antara Kabupaten Ogan Ilir (OI) dan Kota Palembang.

“Jadi untuk masyarakat di RT 36 ini ada yang KTP-nya dari OI, dan ada juga KTP dari Palembang. Namun mayoritas masyarakat banyak berasal dari Palembang. Ada 100 KK lebih dengan jumlah mata pilih 270 di RT 36, akan tetapi wilayah ini masuk OI,” jelas dia.

“Ketika saya masuk ke lokasi, tadi ada pembangunan jalan yang asalnya dari dana desa. Hal tersebut menjadi pertanyaan bagi kami, masak bantuan dari OI saja, mana peran Pemerintah Kota Palembangnya,” kata Syaiful saat diwawancarai awak media.

Lanjut Syaiful mengungkapkan, laporan warga sebagian besar tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah. “Misalnya Program Keluarga Harapan (PKH). Hanya 7 warga saja yang mendapatkan bantuan PKH. Artinya banyak yang belum tersentuh pemerintah,” tegas dia.

Lebih mirisnya lagi ketika warga yang ada di lokasi hendak berobat harus ke Puskesmas OI.

“Seharusnya dengan kondisi warga yang padat dan jumlah yang banyak, pemerintah buatkan Puskesmas disini, minimal Posyandu atau Pustu (Puskesmas Pembantu). Jadi ketika mereka ingin memeriksakan anaknya sakit, jauh harus ke Puskesmas OI. Untuk itulah, ini juga bisa dijadikan sorotan,” terangnya.

“Mudah-mudahan kami akan mendorong Dinas Kesehatan (Dinkes) supaya kedepan, dalam waktu dekat ada Posyandu di masyarakat RT 36 ini,” ungkap Syaiful Padli lagi.

Lebih lanjut Syaiful Padli menjelaskan, ada juga laporan warga bahwa mereka belum mendapatkan Kartu Indonesia Sehat (KIS), serta Mushola Jamiatul Muslimin yang ada di lokasi ini hampir roboh.

“Jadi dengan adanya laporan tersebut kami akan berupaya ketuk perhatian pemerintah maupun perusahaan yang ada di ring satu di wilayah Kertapati,” ujar Syaiful.

Syaiful menuturkan, sejak berdiri dari tahun 1981 sampai sekarang, mereka belum tersentuh bantuan dari manapun.

“Kami berharap dengan hasil reses kali ini menjadi perhatian khusus bagi Pemerintah Kota Palembang agar memberikan respons yang cepat bagi warga, sehingga apa yang dikeluhkan warga dapat teratasi,” pungkas dia. (MD)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here