Kayuagung, Beritakajang.com – Terkait pernyataan larangan yang dikeluarkan oleh Ketua DMI Pusat, Jusuf Kalla (JK), yang disampaikan pada saat pelantikan pengurus DMI Provinsi Sumatera Selatan beberapa waktu yang lalu. Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kabupaten OKI H. Muazni Masykur S.Ag M.Pdi menyambut positif hal tersebut.
Muazni Masykur setuju bahwa masjid merupakan sarana tempat ibadah dan bukan tempat berpolitik.
“Kita sangat setuju, apalagi sudah diimbau dari pusat. Artinya tidak ada alasan lagi bagi kami untuk tidak melaksanakan imbauan tersebut,” ujarnya saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (28/3/2023).
Apalagi akan memasuki tahun politik, lanjut dia, jangan sampai sarana ibadah jadi tempat berpolitik.
“Kita bisa bayangkan ada beberapa partai, seandainya itu diperbolehkan. Kalau semua partai berpolitik di masjid, kita bisa bayangkan mungkin tidak ada lagi kekhusyukan di dalam masjid itu,” ungkap dia.
Ia juga menegaskan bahwa pihaknya sangat mendukung sekaligus menyarankan kepada seluruh masyarakat dan pengurus masjid di Kabupaten OKI untuk mematuhi apa yang disarankan Ketua DMI Pusat.
“Kita tegaskan untuk berhati-hati dan mengingatkan seandainya ada yang berbuat demikian, bahwa masjid itu adalah sarana tempat ibadah bukan sarana berpolitik,” tegasnya.
Ia menambahkan, bahwa pihaknya juga akan segera melakukan sosialisasi, baik secara lisan maupun menggunakan banner yang berisi tulisan larangan berpolitik praktis di masjid-masjid.
“Kita juga akan menyampaikan kepada seluruh pimpinan partai politik yang ada di Kabupaten OKI untuk menghormati serta mematuhi imbauan Ketua DMI Pusat agar tidak menggunakan masjid sebagai tempat berpolitik praktis, baik secara lisan maupun tulisan,” pungkasnya. (Ron)
