Pangkalan Balai, Beritakajang.com – Diduga ada oknum petugas PLN yang melakukan pungli kepada masyarakat yang mendapatkan bantuan pemasangan baru listrik (BPBL) di Desa Upang Kecamatan Air Saleh Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan.
Dimana seharusnya bantuan tersebut gratis diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat yang tidak mampu melalui PT. PLN bekerjasama dengan Kementerian ESDM.
Namun sangat disayangkan diduga ada oknum petugas PLN yang melakukan pungli senilai Rp 250.000 dengan cara mengkambinghitamkan Perangkat Desa Upang yang ditugaskan kades untuk mendampingi petugas PLN. Karena pada saat itu kepala desa sedang berada di Kota Bandung Provinsi Jawa Barat untuk melaksanakan kegiatan bimtek di luar kota.
Salah seorang warga Desa Upang mengatakan, ia mendapatkan bantuan ini bermula saat ada petugas PLN dan perangkat desa datang ke rumah. Tidak lama kemudian, sekitar beberapa bulan berlalu, datanglah petugas PLN dan juga perangkat desa untuk memasang instalasi listrik dengan biaya Rp 250 ribu.
“Saya kira gratis tidak perlu bayar lagi, ternyata masih bayar. Karena harus bayar dan saya juga tidak punya uang, dengan terpaksa saya mencari-cari pinjaman kepada tetangga. Setelah saya mendapatkan pinjaman uang senilai Rp 250 ribu, barulah saya kasihkan kepada mereka,” ungkapnya, Ahad (13/11/2022).
Melalui pesan WhatsApp (WA), Manager PT. PLN Ranting Mariana menjelaskan bahwa BPBL tersebut gratis tidak dipungut biaya sepeserpun, kerena program pemerintah.
“Iya pak, program BPBL kerjasama PLN dengan Kementrian ESDM. Dan program bantuan ini gratis dari pemerintah tidak dipungut biaya. Terkait hal ini, kami cari info dulu, terima kasih,” balas dia melalui pesan WA.
Kepala Desa Upang yang mendengar hal tersebut terjadi di wilayahnya, spontan membuatnya naik pitam.
“Kalau masalah itu saya tidak tahu-menahu, karena pada saat itu saya sedang berada di luar kota. Saya suruh perangkat desa agar mendampingi petugas PLN,” jelas kades.
“Terlepas itu memang gratis atau tidak, saya tidak tahu, karena saya disini hanya mengetahui bahwa ada ‘BPBL’ dan mengikuti saja apa kata petugas PLN. Kalau memang itu gratis, jelas itu pungli, kami siap melaporkan hal tersebut kepada pihak berwenang,” papar dia sembari mengungkapkan kekesalannya.
Lanjutnya dia, karena setahu masyarakat yang mengurus itu semua desa, jadi jangan sampai pemerintah desa jadi jelek gara-gara oknum petugas tersebut.
“Saya masih menunggu etika baik dari petugas itu, tapi kalau tidak ada etika baiknya, kami siap melaporkan,” jelas dia.
Ditempat yang sama, kepala dusun satu menjelaskan bahwa dirinya memang benar disuruh petugas PLN untuk mengambil uang serta memberikan kwitansi kepada warga yang mendapatkan bantuan pemasangan baru listrik dari pemerintah melalui PLN yang bekerjasama dengan Kementerian ESDM.
“Memang benar saya mengambil uang dari warga dan menandatangani kwitansi pembayaran senilai Rp 250 ribu, tapi itu bukan semata-mata untuk menguntungkan diri saya sendiri, itu atas permintaan petugas PLN yang meminta bantu dengan alasan sedang sibuk memasang instalasi listrik di rumah warga,” ujar dia.
“Berhubung itu kepentingan untuk warga, ya saya menurut biar cepat prosesnya. Tapi saya tidak menyangka bisa terjadi begini, terkesan pihak desa yang mengambil uangnya, padahal niat hati hanya membantu dan uang tersebut juga langsung saya berikan kepada si petugas tadi,” tutur dia sembari menyebut nama petugas PLN. (Rendi)
