Kayuagung, Beritakajang.com – Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) H Hendri SH dan wartawan indodaily.co Muhammad Ludfi akhirnya bersepakat untuk saling memaafkan atas insiden yang terjadi di kantor Disdukcapil pada Rabu (28/9/2022) lalu.
Kepala Disdukcapil OKI Hendri mengaku kejadian itu disebabkan adanya miskomunikasi antara dirinya dengan Muhammad Ludfi.
“Sebelumnya saya mohon maaf, itu hanya miskomunikasi saja, mengingat saat kejadian sedang banyak pekerjaan dan saya belum terlalu mengenalnya. Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi jika ingin mengambilkan KTP elektronik orang lain, seperti mengisi blanko dan membawa surat kuasa bersangkutan,” kata Hendri di ruang kerjanya, Kamis (29/9/2022).
Hendri menegaskan atas kejadian itu tidak menjadi masalah, namun justru terjalin hubungan keakraban baru diantara keduanya.
“Adanya kejadian kemarin menjadi pembelajaran kedepan untuk memperbaiki sebuah hubungan yang sebelumnya tidak saling mengenal menjadi lebih akrab. Sekali lagi saya mohon maaf atas insiden yang terjadi kemarin,” terangnya.
Sementara itu, Kepala Biro indodaily.co OKI Muhammad Ludfi menambahkan, dengan adanya kejadian itu menjadi pembelajaran berharga diantara keduanya.
“Jadi pelajaran bersama untuk saling mengkoreksi diri. Saya yang muda turut meminta maaf. Adanya kejadian ini justru terbangun keakraban dan saling mengenal lebih dekat satu sama lain,” ungkapnya.
Diketahui, pada Rabu (28/9/2022) lalu, Muhammad Luthfi hendak mengambil e-KTP milik Rohani, warga Kecamatan Jejawi Kabupaten OKI dengan menyertakan foto suket, mendatangi kantor Disdukcapil OKI.
Bahkan sebelumnya, Muhammad Ludfi telah berkoordinasi dengan Kepala Disdukcapil OKI Hendri mengenai hal tersebut via WhatsApp (WA).
Selanjutnya, Kepala Disdukcapil OKI mempersilakan Muhammad Ludfi untuk datang ke kantor Disdukcapil.
Sesampainya di kantor Disdukcapil OKI, Kepala Disdukcapil menanyakan apa kegunaan KTP elektronik atas nama Rohani.
Mengingat Kepala Disdukcapil tidak mengenal Muhammad Ludfi dan setiap orang yang akan mengajukan percetakan KTP elektronik diharuskan mengisi blangko dan harus mempunyai surat kuasa dari yang bersangkutan, dikhawatirkan disalahgunakan untuk kepentingan yang tidak bertanggung jawab. (Ron)
