Palembang, Beritakajang.com – “PLN itu hutangnya Rp 500 triliun, tidak ada jalan kalau tidak segera disehatkand,” demikian petikan pernyataan dari Erick Thohir Menteri BUMN menanggapi manajemen satu-satunya perusahaan listrik PT PLN di negeri pertiwi ini yang jauh dari harapan masyarakat.
Tidak bisa dipungkiri kekecewaan serta laporan masyarakat terhadap pelayanan PT PLN Persero dan perusahaan anak-anak cabangnya sangat marak menjadi perbincangan netizen dan masyarakat umum juga sampai ke Kota Palembang, Sumatera Selatan.
Puncaknya pada Rabu (9/6), gabungan masyarakat Sumsel, tim pakar hukum, mahasiswa, pemuda, kalangan petani, konsumen dan seluruh elemen masyarakat menggelar aksi damai di kantor PLN Unit Induk Wilayah Sumatera Selatan, Jambi dan Bengkulu (UIW S2JB) di Jalan Kapten A. Rivai No.37, Sungai Pangeran, Kecamatan Ilir Timur I, Kota Palembang yang tidak jauh dari kantor Gubernur Sumatera Selatan.
Aksi ini dipimpin oleh Koordinator Aksi Ruben Alkatiri, Yan Coga, Sanusi, Dandi Nazor, Enho, Gopar, Yogi, Mukri, Hadi, Beben dan Fahrianto serta koordinator lapangan Rubi Indiarta, Bahtera, Cakuk, Tumpal Simare-Mare, Alfian, Mada dan Syaiful.
Disampaikan oleh Ruben, kedatangan kami kesini (PT PLN WS2JB) atas dasar hasil kajian dan pantaun kami serta banyaknya laporan masyarakat Sumatera Selatan. Seperti ada tindakan pemutusan arus listrik yang menunggak baru beberapa hari, ini sangat tidak manusiawi dan jauh dari sila kedua dan kelima Pancasila.
Lebih tragis lagi masyarakat didatangi dengan membawa para aparat sehingga ini menimbulkan ketakutan dan kesan yang berlebihan, selain itu ada juga beberapa kasus yang lain seperti naiknya pembayaran listrik yang drastis, bisa beberapa kali lipat dari pembayaran sebelumnya.
Ditambahkan juga oleh Yan Coga, selaku koordinator aksi, bahwa PT PLN Persero dan seluruh anak cabangnya di Indonesia sesuai dengan UU Republik Nomor 30 Tahun 2009 bahwa jelas tujuannya untuk menjamin keselamatan umum, keselamatan kerja, keamanan instalasi, dan kelestarian fungsi lingkungan dalam penyediaan tenaga listrik untuk mensejahterakan masyarakat.
Ada tiga fokus General Manager PT PLN WS2JB tahun 2021 ini, pertama nihilkan tunggakan. Kedua nihilkan gangguan dan ketiga upayakan listrik desa mencapai 100 persen. Namun ketiganya gagal diterapkan oleh GM PT PLN WS2JB saat ini.
“Kami dari masyarakat Sumsel meminta Gubernur Sumsel, Menteri BUMN dan Presiden Jokowi untuk segera memecat GM PT PLN WS2JB dan seluruh jajarannya yang jauh dari harapan masyarakat Palembang dan Sumsel umumnya.”
Sementara itu Manajer Komunikasi PLN S2JB Sendi Rudianto beserta rombongan menerima aspirasi masyarakat, yang disampaikan tersebut.
Namun perwakilan dari konsumen dan pakar hukum menyatakan bahwa Bambang Dwiyanto selaku GM PT PLN WS2JB yang harus menemuinya secara baik-baik dan diterima dengan tiga perwakilan untuk berdialog.
Ditambahkan perwakilan dari konsumen yang dirugikan, Bahtera, bahwa PT PLN selaku perusahaan monopoli satu-satunya dalam penyediaan energi listrik di negara kita, namun masih saja berulang kali mengalami kerugian di tengah SDA pembangkit listrik kita yang melimpah. Apalagi di Provinsi Sumatera Selatan ini.
“Jelas, ini ada ‘something wrong’ yang harus segera disehatkan, ganti semua pihak yang harus bertanggung jawab atas kekecewaan masyarakat ini,” pungkasnya. [Andre]
