Lombok Utara, Beritakajang.com – Plt. Bupati Lombok Utara H. Sarifudin, SH MH menghadiri sidang paripurna laporan Badan Anggaran (Banggar) dan pendapat akhir fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap RAPBD perubahan tahun 2020 di aula paripurna setempat, Rabu (30/9).
Paripurna Banggar tersebut dihadiri pula pimpinan dan anggota DPRD, Pj. Sekda KLU Drs. H. Raden Nurjati, para staf ahli, para asisten, unsur TNI/Polri, unsur pimpinan OPD, serta para tamu undangan.
Laporan yang disampaikan perwakilan Banggar, anggota DPRD Kardi, A.Ma menyebutkan, Banggar DPRD telah menyelesaikan pembahasan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun 2020 sesuai dengan RKPD, KUA dan PPAS.
Ada beberapa poin substansi pokok pada pembahasan yang dilakukan antara lain, Peningkatan Asumsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada RAPBD Perubahan 2020 sebesar 1 miliar 466 juta rupiah lebih yang bersumber dari kenaikan beberapa pos PAD dan asumsi penurunan pada pos PAD, antara lain kenaikan asumsi PAD pada retribusi daerah Rp 80.834.400, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp 673.392.483. Lain-lain PAD yang Sah Rp 1.015.773.116. Sedangkan penurunan pada pajak daerah Rp 304.000.000,00.
Dijelaskan pula oleh legislator dapil Bayan itu, penambahan anggaran sebesar 2,3 miliar rupiah pada Dinas Sosial bukan merupakan anggaran atau kegiatan baru, tetapi merupakan anggaran yang dialokasikan untuk Jaring Pengaman Sosial (JPS) yang berada pada belanja tidak terduga di belanja tidak langsung.
“Pengembalian DAK tambahan berdasarkan Peraturan Presiden No. 72 Tahun 2020 tentang perubahan atas Perpres No. 54 Tahun 2020, serta PMK 76 Tahun 2020 dialokasikan untuk mendukung pencapaian target pembangunan nasional, pemulihan perekonomian daerah, ketahanan pangan dan pengembangan kawasan strategis pariwisata nasional,” tuturnya.
Adapun kegiatan DAK cadangan bukan merupakan kegiatan baru, melainkan kegiatan yang sudah berada sebelumnya pada APBD Murni 2020.
“Struktur RAPBD perubahan tahun 2020 disampaikan pendapatan daerah Rp 861.775.750.928 yang terdiri dari PAD Rp 108.807.206.746, dana perimbangan Rp 563.738.707.132,00, lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp 189.229.837.050. Adapun belanja daerah Rp 892.565.935.469 terdiri dari belanja tidak langsung Rp 435.390.100.139 dan belanja langsung Rp 457.175.835.330. Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan daerah Rp 35.790.184.541, sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah Rp 5.000.000.000 dan pembiayaan netto Rp 30.790.184.541,” tukasnya.
Dalam kesempatan itu, Ketua DPRD KLU Nasrudin, SH.I mengatakan setelah mendengar dan memperhatikan secera saksama pendapat akhir gabungan fraksi-fraksi dewan, disimpulkan prinsipnya gabungan fraksi-fraksi dewan dapat menyetujui RAPBD perubahan tahun 2020 untuk ditetapkan menjadi Perda. Selanjutnya dituangkan dalam keputusan DPRD Kabupaten Lombok Utara.
Plt. Bupati Lombok Utara H. Sarifudin, SH. MH dalam sambutannya menyampaikan, dalam proses pembahasan RAPBD perubahan tersebut terdapat dinamika, kita semua menghargai dan memahami, hampir semua memiliki semangat untuk mewujudkan peningkatan daerah, agar bisa setara bahkan lebih maju dari pada daerah lain di Provinsi NTB. Kendati di sisi itu, merasa perihatin yang sama terhadap berkurangnya target penerimaan daerah sebagai dampak dari bencana non alam yaitu pandemi Covid 19 yang berpengaruh terhadap percepatan penbangunan di daerah.
“Kami menyadari bahwa rancangan perubahan APBD KLU tahun 2020 yang telah kami sampaikan masih perlu penyempurnaan. Walaupun demikian, pandangan-pandangan selektif dan orientasi yang sama dapat diatasi bersama, dan yang lebih penting lagi hal yang belum sempurna sebagai acuan dalam penyusunan APBD tahun berikutnya,” imbuhnya.
Dalam konteks ini, lanjutnya, masukan konstruktif sebagai wujud dari fungsi pengawasan tentu membantu. Sebagai pedoman bagi pemerintah dan DPRD telah memberikan pedoman yang baik dan terukur sampai sejauh mana mengelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.
“Dalam Permendagri No.19 Tahun 2020 terdapat dimensi yang patut menjadi perhatian kita dalam mengelola keuangan daerah, terjabar dalam APBD agar lebih bermanfaat, kualitas anggaran belanja dalam APBD, transparansi pengelolaan keungan daerah dan penyerapan anggaran serta opini BPK atas LKPD,” pungkasnya.
Acara berlangsung hangat dan khidmat, dilanjutkan dengan ramah tamah. (Sas/Humaspro)
