Muba, Beritakajang.com – Bupati Musi Banyuasin (Muba) HM Toha Tohet SH menerima sertifikat persetujuan desain pelaksanaan konstruksi Jembatan P6 Lalan dari Kepala Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Armen Ade Kristi, di Guest House Griya Bumi Serasan Sekate, Rabu (3/6/2026).
Sertifikat tersebut menjadi dasar dimulainya pembangunan kembali Jembatan P6 Lalan yang ambruk setelah ditabrak tugboat penarik tongkang batu bara pada Agustus 2024 lalu.
Bupati Toha menyampaikan apresiasi kepada Kementerian PU atas terbitnya persetujuan desain tersebut. Menurutnya, keberadaan Jembatan P6 Lalan sangat dinantikan masyarakat karena merupakan akses vital yang menunjang aktivitas pendidikan, pelayanan publik, dan perekonomian warga Kecamatan Lalan.
“Yang terpenting, masyarakat sangat membutuhkan jembatan ini untuk akses sekolah dan kegiatan perekonomian. Kami berharap pembangunan berjalan lancar, aman, dan selesai sesuai target,” ujar Toha.
Ia juga meminta kontraktor pelaksana mengutamakan aspek keselamatan kerja dan kualitas konstruksi selama proses pembangunan berlangsung. Selain itu, desain baru yang telah disetujui diharapkan mampu meningkatkan tingkat keamanan sehingga kejadian serupa tidak terulang.
Pada kesempatan tersebut, Bupati Muba turut menyampaikan aspirasi masyarakat terkait kebutuhan peningkatan infrastruktur di wilayah Musi Banyuasin. Ia menilai masih banyak ruas jalan dan sarana infrastruktur yang memerlukan penanganan, sementara kemampuan APBD daerah masih terbatas.
“Kami berharap ada dukungan dari pemerintah pusat untuk membantu percepatan pembangunan dan pembenahan infrastruktur di Musi Banyuasin,” katanya.
Kepala Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus Kementerian PU, Armen Ade Kristi menjelaskan, bahwa persetujuan desain telah melalui serangkaian pembahasan teknis sejak diajukan pada Maret 2025.
Dalam desain terbaru, tinggi jembatan ditingkatkan dari 8,5 meter menjadi 10,6 meter, sedangkan lebar bentang bersih diperluas dari 80 meter menjadi 140 meter. Perubahan tersebut dilakukan untuk meningkatkan aspek keselamatan sekaligus memperlancar lalu lintas sungai.
Armen menegaskan bahwa penerbitan sertifikat ini merupakan awal dari tahapan pembangunan. Karena itu, seluruh pihak yang terlibat harus berkomitmen menjaga pelaksanaan konstruksi agar sesuai standar dan terhindar dari berbagai kendala yang dapat memengaruhi biaya maupun waktu penyelesaian proyek.
“Kami siap memberikan pendampingan apabila diperlukan selama proses pembangunan berlangsung,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Muba Rudianto ST mengatakan, Pemkab Muba akan melakukan pengawasan secara intensif selama pelaksanaan pembangunan guna memastikan pekerjaan berjalan sesuai spesifikasi dan target yang telah ditetapkan.
“Kami akan melakukan pengawasan secara intensif agar proses pembangunan tetap fokus dan percepatan pekerjaan di lapangan dapat terlaksana dengan baik,” katanya. (*)
