MURATARA,Beritakajang.com–Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Musi Rawas Utara (Muratara) mulai merumuskan arah pembangunan pada tahun anggaran 2027 dengan menempatkan transformasi sosial, pembenahan tata kelola pemerintahan, dan penguatan ekonomi berkelanjutan sebagai tiga pilar utama.
Arah tersebut mengemuka dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD 2027 di lantai II BPKAD Muratara, pada Senin (6/4/2026).
Kegiatan ini dilaksanakan dilantai II BPKAD Muratara dihadiri oleh langsung oleh Wakil Bupati Muratara, H. Junius Wahyudi, jajaran ketua dan anggota DPRD Muratara, unsur Forkopimda.
Forum tahunan ini bukan sekadar agenda rutin, melainkan ruang sinkronisasi antara capaian, tantangan, dan strategi pembangunan ke depan. Musrenbang juga memastikan setiap program daerah berpijak pada kebutuhan riil masyarakat.
Wakil Bupati Kabupaten Muratara, H. Junius Wahyudi menegaskan, RKPD 2027 merupakan penjabaran tahun kedua RPJMD 2025–2029 dan akan menjadi dasar penyusunan kebijakan anggaran daerah, mulai dari KUA-PPAS hingga APBD 2027.
“Pembangunan tidak cukup hanya tumbuh, tetapi harus meningkatkan kualitas hidup, memperkuat tata kelolah pemerintahan dan menjamin keberlanjutan ekonomi daerah Muratara,” ujar Wahyudi.
Ia menekankan keterbatasan anggaran tidak boleh menggeser prioritas utama. Pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, listrik, dan infrastruktur jalan dan jembatan tetap menjadi fondasi pembangunan.
Disaat yang sama, penguatan ekonomi daerah diarahkan pada ketahanan pangan, UMKM, dan hilirisasi komoditas
“Data yang dipaparkan menunjukkan tingginya partisipasi publik, sebanyak 881 usulan dari Desa dan Kelurahan serta ratusan pokok pikiran DPRD menjadi bahan utama dalam merancang program pembangunan tahun anggaran 2027,” ungkap Wahyudi.
Sementara itu, lanjut Wahyudi DPRD sendiri menyumbangkan 612 usulan prioritas yang dihimpun melalui reses dan kunjungan kerja.
Musrenbang kali ini Mengusung tema “Akselerasi Pembangunan dan Peningkatan Konektivitas Infrastruktur serta Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional,” Pemkab Muratara menetapkan empat prioritas utama. Mulai dari peningkatan pertumbuhan ekonomi, penguatan kualitas sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur dasar, hingga reformasi birokrasi dan pelayanan publik.
Dalam pemaparannya, Wahyudi menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi harus berdampak langsung pada masyarakat. Ia mengingatkan agar program-program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih tidak sekadar berjalan, tetapi mampu mendorong peningkatan kesejahteraan warga.
“Program harus terasa manfaatnya. Jangan hanya berjalan di atas kertas, tetapi harus mampu menekan angka kemiskinan secara nyata,” tegasnya.
Di sisi lain, sektor pendidikan turut menjadi perhatian serius. Pemerintah daerah menilai peningkatan kualitas SDM menjadi kunci daya saing Muratara ke depan, sehingga peran Dinas Pendidikan diharapkan lebih optimal dalam mencetak lulusan yang kompeten.
Terkait infrastruktur, pemerintah mengakui masih adanya keterbatasan anggaran yang berpotensi memengaruhi capaian target. Namun, berbagai alternatif pembiayaan terus diupayakan, termasuk melalui sinergi dengan DPRD serta pelibatan sektor swasta melalui program CSR.
“Untuk 2026 mungkin belum maksimal, tapi kami terbuka kepada masyarakat. Ke depan akan terus kita optimalkan,” ungkap Junius.
Pemkab Muratara juga mematok sejumlah target indikator makro tahun 2027, di antaranya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 71,7, pertumbuhan ekonomi 5,1 persen, tingkat kemiskinan 13,72 persen, pengangguran terbuka 4,5 persen, serta Indeks Gini 0,25.
Di tengah tantangan keterbatasan fiskal, Wakil Bupati mengingatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk lebih cermat dan efisien dalam menyusun program kerja.
Sementara itu, Ketua DPRD Muratara, Devi Arianto menegaskan bahwa pokok-pokok pikiran legislatif merupakan representasi langsung dari aspirasi masyarakat. Ia menilai pendekatan partisipatif menjadi kunci agar pembangunan lebih tepat sasaran.
Musrenbang RKPD 2027 ini diharapkan menjadi fondasi awal yang kokoh dalam mewujudkan pembangunan Musi Rawas Utara yang lebih terarah, merata, dan berkelanjutan—serta benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
“Usulan ini bukan sekadar angka, tapi suara masyarakat yang kami serap langsung dari lapangan,” pungkasnya. (Hkm)
