Banyuasin, Beritakajang.com – Masyarakat yang tergabung dalam Corporation Anti Corruption Agency (CACA) Sumsel dan DPW Masyarakat Sadar Korupsi Indonesia (MSK-I) serta Gerakan Pemuda Masyarakat Banyuasin geruduk kantor DPRD Banyuasin, Kamis (2/10).
Massa GP-MBM tersebut dalam tuntutannya meminta DPRD Banyuasin agar Pj. Bupati Banyuasin Hani Syopiar Rustam dicopot dari jabatannya karena dianggap tidak mampu memimpin Banyuasin.
Terkait dengan aksi ini, Polres Banyuasin menerjunkan ratusan personel untuk melakukan pengamanan. Bahkan pengamanan ini dilakukan secara ketat mengantisipasi adanya massa yang melakukan perbuatan anarkis.
Kapolres Banyuasin AKBP Ferly Rosa Putra SIK melalui Kabag Ops AKP M. Indra Parameswara SIK menyampaikan, ratusan masa tersebut berunjuk rasa mendesak kepada DPRD untuk merekomendasikan ke Kementerian Dalam Negeri melalui Gubernur Sumatera Selatan, supaya Pj. Bupati Banyuasin agar segera diganti.
“Dalam aksi ini, pihak Polres Banyuasin mengerahkan 251 personel,” kata Kabag Ops.
Sementara itu, koordinator aksi Reza Fahlevie mengatakan, point penting tuntutan yang diajukan yaitu Pj. Bupati Hani Syopiar Rustam harus diganti karena tidak mampu memimpin Banyuasin.
“Hal itu dikarenakan Pj. Bupati Banyuasin terlalu jauh melibatkan adik kandungnya (AF) dalam mengatur pemerintahan, serta ikut campur dengan memberikan pengarahan, menyimpulkan dalam setiap rapat rapat dengan OPD,” ungkapnya.
“Adik kandung Pj. Bupati Banyuasin selalu mengatakan bahwa dia adalah Pj. Bupati Swasta, bisa mengatur dan memutuskan segala persoalan di Banyuasin, sementara kapasitasnya tidak ada sama sekali dalam struktur pemerintahan,” jelas dia lagi.
Dia menambahkan, bahwa Pj. Bupati Banyuasin mencoba merubah struktur APBD-P tahun 2023 dan APBD Induk tahun 2024 yang bertujuan untuk menguntungkan kepentingan pribadi. (Pirman)
