Kayuagung, Beritakajang.com – Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Pemkab OKI) menggelar rapat koordinasi (rakor) menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024, Rabu (14/6/2023).
Langkah itu dilakukan dengan melibatkan jajaran Forkopimda, KPU OKI, Bawaslu OKI serta berbagai elemen masyarakat lainnya.
Bupati OKI melalui Sekretaris Daerah (Sekda) H. Husin S.Pd MM M.Pd menyatakan, suksesnya pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak tahun 2024 akan ditentukan oleh banyak faktor, diantaranya kesiapan dari penyelenggara Pemilu, pemerintah pusat dan daerah, serta kesiapsiagaan dari aparat keamanan dalam mengantisipasi berbagai potensi kerawanan Pilkada.
“Oleh karena itu, melalui rakor ini diharapkan terwujudnya sinergisitas yang kuat dan berkesinambungan dalam upaya menciptakan Pemilu dan Pilkada yang demokratis dan damai,” ucap Sekda Husin.
Sekda mengatakan, sinergitas harus dikuatkan secara berkesinambungan antar penyelenggara Pemilu, aparat keamanan serta pemangku kepentingan Pemilu lainnya seperti media, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, paslon kada, parpol para pendukung dan lain sebagainya.
“Waspadai dan cegah hal-hal yang dapat mencederai proses Pilkada seperti perang hoax dan propaganda, politik uang, politik identitas, black campaign, serangan fajar, intimidasi dan lain-lain,” ucap Sekda Husin.
Sekda Husin juga berharap para stakeholder dapat mendorong secara optimal peningkatan partisipasi masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya dalam rangka mewujudkan suksesnya Pemilu dan Pilkada serentak tahun 2024.
Kapolres OKI melalui Kabag Operasional Polres OKI Kompol Adriansyah mengatakan, pihaknya melakukan langkah antisipasi dan pemetaan terhadap potensi konflik.
“Kami lakukan antisipasi dengan deteksi dini dan pemetaan dari potensi konflik itu untuk mencegah gesekan dalam setiap proses tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada ini,” ujarnya.
Mengenai pengamanan, kata Adriansyah, Polri mendampingi mulai dari proses awal yang sifatnya administrasi sampai dengan hal-hal yang sifatnya pengamanan fisik di lapangan.
“Pengamanan mulai rangkaian kampanye, proses pemungutan suara, rekapitulasi di tingkat pusat hingga tahapan bila ada gugatan,” jelasnya.
Kepala Kejaksaan OKI Dicky Darmawan menambahkan, sesuai program Kejaksaan Agung untuk menyukseskan pesta demokrasi yang adil dengan hasil terbaik bagi bangsa dan negara, pihaknya mendirikan Posko Pemilu 2024.
Posko Pemilu, jelas dia, salah satu upaya mendeteksi potensi ancaman yang dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan pemilihan umum pada 2024.
“Kegiatan dalam Posko Pemilu 2024 diantaranya memberikan layanan konsultasi hukum bagi masyarakat dan parpol (partai politik) peserta Pemilu apabila menemui permasalahan menyangkut pemilihan umum,” jelasnya.
Kejaksaan, tambah dia, bekerja sama dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) setempat melalui Gakkumdu (Penegak Hukum Terpadu) serta instansi terkait lainnya dalam mencegah terjadinya tindak pidana pada pemilihan umum.
Selain itu, jelas Dicky, lembaga Kejaksaan berfungsi sebagai pengacara negara dalam melindungi tugas Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu jika terjadi persoalan hukum perdata dan tata usaha negara.
“Apabila pelaksanaan Pemilu ada masalah hukum, Kejaksaan siap memberikan konsultasi agar bisa diselesaikan tanpa melalui jalur hukum atau tidak berlanjut ke pengadilan,” tutup Kajari. (Ron)
