Palembang, Beritakajang.com – Kasus dugaan korupsi PT PDPDE Sumsel yang menjerat mantan Gubernur Sumsel Alex Noerdin, Muddai Madang, Caca Isa Saleh dan Yaniarsah Hasan, dihadirkan langsung di Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Palembang, Selasa (17/5).
Dihadapan majelis hakim Yoserizal SH MH, Tim Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Agung berserta Tim Kajati Sumsel dan juga tim kuasa hukum para terdakwa hadir langsung di persidangan.
Dalam kesaksian saksi dan juga sebagai terdakwa Muddai Madang menyebutkan, ia merasa adanya kejanggalan serta terkesan tebang pilih dalam penetapan dirinya sebagai terdakwa.
Dia menerangkan, bahwa dalam dakwaan Jaksa disebutkan adanya penerimaan marketing fee dalam pengelolaan PT PDPDE gas yang notabene adalah perusahaan swasta murni dan dianggap sebagai hal yang melanggar tata kelola keuangan negara.
“Tetapi sebaliknya, penjualan pipa yang merupakan aset PT PDPDE Gas oleh PT Rukun Raharja Tbk sebagai pemegang saham mayoritas PT PDPDE Gas, bukanlah dianggap melanggar tata kelola keuangan negara dan tidak merugikan keuangan negara,” kata Muddai.
Saat majelis hakim bertanya siapa pemilik PT Rukun Raharja tersebut, terdakwa Muddai Madang menjawab Happy Hapsoro Sukmonohadi yang diketahui merupakan suami dari Ketua DPR RI Puan Maharani.
Lebih jauh dikatakannya, terdapat kejanggalan serta ketidakadilan dalam penegakan hukum lainnya, yakni perihal pembentukan joint venture PT DKLn serta PT PDPDE Gas yang ditandatangani Said Agus Putra, yang dia anggap paling bertanggung jawab namun hingga saat ini tidak ditetapkan sebagai tersangka.
Menanggapi keterangan tersebut, tim penasihat hukum terdakwa Dr Imam Sofian SH MH didampingi Heru Andeska SH, M. Sakri Tawangsalaka SH serta Arief Darussalam SH mengaku cukup puas dengan keterangan kliennya tersebut.
“Karena kesaksian klien kami sangat penting untuk dipertanyakan terkait tanggung jawab PT Rukun Raharja yang menjadi pemegang saham mayoritas dan pengendali di PT PDPDE gas dari tahun 2012 hingga sekarang, yang mana seperti tidak tersentuh hukum sama sekali,” kata pria yang akrab disapa Imam ini saat dikonfirmasi, Rabu (18/5).
Dirinya merasa yakin kesaksian yang diberikan kliennya serta saksi lainnya membuat perkara ini semakin terang benderang. Dia juga menyimpulkan bahwa perkara ini adalah bukanlah perkara tipikor, karena fakta secara hukum PT PDPDE Gas adalah swasta murni, dan pengelolaan gas komersial bukanlah bagian aset milik negara.
Selain itu, dia menyampaikan ini bukan lah gas prioritas dan hal tersebut ini dikuatkan dengan fakta persidangan yang telah disampaikan dari awal persidangan hingga saat ini.
“Karena beberapa fakta tersebut muncul di persidangan, kami berharap dapat menggugurkan dakwaan yang menjerat klien kami Muddai Madang,” tutupnya. (Hsyah)
