Kayuagung, Beritakajang.com – Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) telah memulai rangkaian proses penyusunan perencanaan pembangunan tahunan daerah (dokumen RKPD) tahun 2023.
Melalui tahapan pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) tingkat kecamatan yang dimulai sejak 10 sampai dengan 24 Januari 2021 lalu, sebanyak enam (6) program prioritas berhasil dirumuskan, yaitu penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi, pembangunan infrastruktur perdesaan, peningkatan pelayanan pendidikan, peningkatan pelayanan kesehatan dan ketahanan pangan ditambah perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
“Rangkaian perencanaan ini merupakan implementasi dari Permendagri No. 86 Tahun 2017 untuk sinkronisasi program pembangunan daerah, mulai dari tingkat desa/kelurahan sampai dengan nasional,” ungkap Kepala Bappeda OKI, Aidil Azwari SP M.Si, Rabu (26/1).
Aidil mengatakan, berbagai usulan muncul dari gelaran musrenbang di lingkup kecamatan.
“Musrenbang tingkat kecamatan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan usulan rencana kegiatan pembangunan desa dan kelurahan yang menjadi kegiatan prioritas pembangunan wilayah kecamatan, yang mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten Ogan Komering Ilir,” jelasnya.
Selanjutnya, kata Aidil, enam prioritas tersebut akan diimplementasikan bersama dengan segenap jajaran oprganisasi perangkat daerah (OPD).
“Penyusunan RKPD 2023 tidak lepas dari hasil evaluasi sampai dengan tahun 2021. Dari evaluasi tersebut difokuskan pada beberapa isu strategis yang akan menjadi prioritas tahun 2023,” terang dia.
Isu strategis itu, menurut Aidil, untuk menunjang pencapaian visi dan misi kepala daerah dan percepatan pertumbuhan ekonomi daerah.
“Pemeliharaan dan peningkatan infrastruktur berkelanjutan dalam rangka menunjang pencapaian misi kedua, peningkatan pelayanan publik dalam rangka menunjang pencapaian misi pertama, serta penguatan desa,” lanjutnya.
Aidil mengatakan, perekonomian daerah pada tahun 2023 diperkirakan semakin membaik. Hal ini diawali dengan keberhasilan vaksinasi dan penurunan kasus aktif Covid-19 pada tahun 2022.
Kemampuan keuangan daerah yang masih tergantung dari transfer fiskal pemerintah pusat, menurut dia, masih jadi kendala pembiayaan pembangunan. Namun dengan skala prioritas, pembangunan masih bisa diakselerasi.
“Ini beberapa program yang tentunya mendasari isu strategis yang menjadi permasalahan di tahun sebelumnya, dan menjadi dasar untuk menyusun untuk tahun selanjutnya,” tutup dia. (Ron)
