Lubuklinggau, Beritakajang.com – Pemerintah Kota Lubuklinggau menggelar rapat pembahasan dan evaluasi Covid-19. Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Walikota Lubuklinggau H SN Prana Putra Sohe didampingi Ketua DPRD Lubuklinggau, Kajari, Kasdim 0406 dan Wakapolres, di rumah dinas walikota setempat, Senin (23/11/2020).
Dalam rapat dibahas mengenai bagaimana penegakan hukum dan disiplin dalam menaati protokol Covid-19, khususnya di lingkungan masyarakat. Karena, hingga saat ini seperti hajatan dan beberapa kegiatan yang melibatkan kumpulan masa masih belum diizinkan.
“Surat edaran walikota tentang hajatan belum dicabut, dan pihak Polsek juga tidak lagi memberikan izin pelaksanaan hajatan, kecuali akad nikah di masjid,” ungkap Nanan, sapaan H SN Prana Putra Sohe.
Dia menuturkan yang tersulit adalah pelaksanaan hajatan oleh masyarakat di rumah masing-masing, karena menurut wako hal itu sulit dilakukan pemantauan. “Kalau di gedung, kita bisa batasi sesuai aturannya yakni setengah dari kapasitas gedung,” ungkapnya.
Ia menjelaskan bahwa penegakan prokes di kawasan tertentu tetap terus dilaksanakan. Ia menegaskan pula, Satpol PP harus tegas laksanakan perwalnya. “Kalau masih ada melanggar, ya bubarkan saja,” tegas dia.
Selanjutnya, terkait dengan penanganan di rumah sakit, apalagi pasien yang bergejala harus terus dimonitor, dan pasien yang ada di rumah sakit, data jumlahnya harus terbuka.
“Untuk OTG yang ada di gedung UPT Diklat, mulai Desember kerjasama dengan RS Siti Aisyah, bahwa di UPT Diklat ini sama dengan RS Darurat dari Siti Aisyah, tujuannya adalah untuk mengurangi beban APBD kita,” terangnya.
Lebih lanjut Nanan mengatakan, tujuannya adalah supaya Dinas Kesehatan yang selama ini menangani Bandiklat dapat lebih fokus dalam upaya pencegahan di lapangan, bisa mengontrol Puskesmas yang ada.
“Saya minta kepada pihak kecamatan dan kelurahan agar tetap berkoordinasi dengan Polsek untuk terus melakukan sosialisasi Covid-19,” tukasnya. (Dep)
