PALEMBANG, Beritakajang.com – Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Sekretariat Daerah menyelenggarakan Rapat Koordinasi (Rakor) Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Tahun 2025 yang berlangsung di Palembang pada 21–22 Agustus 2025.
Dengan tema “Implementasi Peraturan Presiden No. 46 Tahun 2025 dan Peningkatan Integritas SDM Pengadaan Barang/Jasa Menuju Pengadaan yang Berkualitas”, kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Wakil Gubernur Sumatera Selatan, H. Cik Ujang, dan dihadiri perwakilan LKPP RI, KPK RI, Kejaksaan Tinggi Sumsel, Polda Sumsel, Inspektorat Provinsi Sumsel, serta seluruh OPD dan UKPBJ Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan.
Pada kesempatan tersebut, Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) berhasil menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih dua penghargaan sekaligus, yakni, UKPBJ dengan Tingkat Kematangan Proaktif (Level 3) UKPBJ Pemerintah Daerah yang telah melaksanakan konsolidasi tayang katalog. Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Wakil Bupati Muratara, H. Junius Wahyudi, pada Kamis (21/8). Capaian ini diperoleh melalui proses penilaian dan verifikasi dari LKPP RI terkait fungsi pengadaan, dengan fokus pada kolaborasi, perencanaan strategis, serta tata kelola yang baik.
Dalam sambutannya, Wakil Bupati Muratara H. Junius Wahyudi menyampaikan rasa syukur sekaligus apresiasi atas pencapaian tersebut.
“Alhamdulillah, penghargaan ini menjadi bukti nyata komitmen Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara dalam mewujudkan pengadaan barang/jasa yang transparan, akuntabel, dan berkualitas. Ke depan, kita akan terus memperkuat kolaborasi, meningkatkan kompetensi SDM, serta menjaga integritas agar tata kelola pemerintahan kita semakin baik,” ujarnya.
Kepala Bagian PBJ Muratara, Ahyaruddin, menjelaskan bahwa terdapat sembilan variabel kematangan UKPBJ yang dinilai, namun secara garis besar terbagi ke dalam empat domain, yaitu: proses, kelembagaan, SDM, dan sistem informasi.
“Untuk kategori penghargaan konsolidasi di tingkat Provinsi Sumsel, baru ada tiga daerah yang melaksanakannya, yakni Pemprov Sumsel, Kabupaten Muara Enim, dan Kabupaten Musi Rawas Utara. Prestasi ini menunjukkan komitmen Muratara dalam mendukung efisiensi, efektivitas, dan integritas pengadaan barang/jasa pemerintah,” ungkapnya.
Selain penyerahan penghargaan, rangkaian Rakor UKPBJ juga diisi dengan talkshow, business matching dengan vendor, serta diskusi panel bersama aparat penegak hukum. Sementara pada hari kedua, peserta akan mendapatkan paparan dari KPK RI terkait strategi pencegahan korupsi, serta materi penguatan integritas SDM pengadaan dari berbagai lembaga.
Rakor ini diharapkan tidak hanya menjadi ajang koordinasi, namun juga mendorong peningkatan kualitas pengadaan barang/jasa di seluruh wilayah Sumatera Selatan dengan menjunjung tinggi prinsip transparansi dan akuntabilitas. (Hkm)
