Palembang, Beritakajang.com – Wakil Ketua Komisi V DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mgs. H. Syaiful Padli ST MM, bertemu langsung dengan konstituenya untuk menyerap informasi dan aspirasi warga dari daerah pemilihannya Sumsel I dalam rangka reses tahap III tahun 2022, di Lorong Cek Ona Kelurahan 3/4 Ulu Kecamatan SU I Kota Palembang Provinsi Sumsel, Ahad (4/12/2022).
Kegiatan reses dihadiri Kadinsos Provinsi Sumsel diwakili Staf Umum dan Kepegawaian Arya, Camat SU I yang diwakili Kasi Pemerintahan Aris Varizal, Seklur 3/4 Ulu Rama Fitri dan Ketua RT/RW 01/01 Fauzan Hadi.
Dalam reses di titik wilayah yang ke-6 dari 8 lokasi yang dijadwalkan, Wakil ketua Kiomisi V DPRD Sumsel menyerap aspirasi masyarakat terkait jalan yang sudah tidak layak lagi dilalui dan berlobang, serta bantuan sosial (bansos) dari pemerintah, baik PKH maupun yang lainnya. Sekaligus secara simbolis menyerahkan beras bantuan Gubernur Sumsel kepada warga kontituennya.
Syaiful Padli mengatakan, untuk reses yang digelar pada hari ini, khususnya di Kelurahan 3/4 Ulu merupakan permintaan dari Ketua RT yang akan menyampaikan aspirasinya terkait jalan bertiang yang berlobang.
Usai menyerap informasi dan aspirasi, dirinya melihat secara langsung jalan tersebut, mulai dari Lorong Cek Onah sampai Lorong Asik.
“Kebetulan reses ini dilaksanakan untuk menyerap aspirasi masyarakat, sehingga waktunya tepat bagi warga untuk menyampaikan, sekaligus menyerahkan proposalnya terkait jalan bertiang yang berlobang. Insya Allah kita akan usulkan untuk APBD Provinsi tahun 2023 dan mudah-mudahan segera kita eksekusi,” ungkapnya.
Ia menuturkan, bahwa terkait jalan bertiang yang berlobang ini, merupakan usulan masyarakat pada saat anggota DPRD Provinsi Sumsel melaksanakan reses.
“Usulan lewat jalur reses merupakan jalur cepat, karena tidak melewati tangga musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) yang dimulai dari RT, kelurahan, kecamatan, Pemerintah Kota Palembang, kemudian baru ke Pemerintah Provinsi Sumsel. Insya Allah saya janjikan 2023, walaupun tidak seluruhnya, jalan ini ada yang diperbaiki,” ucapnya.
Lanjut Syaiful mengungkapkan, terkait bantuan sosial (bansos) yaitu untuk masyarakat penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH). Dimana beberapa waktu yang lalu, Komisi V DPRD Provinsi Sumsel sudah melakukan kunjungan ke Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial (Pusdatin) Kementerian Sosial (Kemensos).
“Hasil dari kunjungan tersebut, kami berhasil mengumpulkan seluruh Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten / Kota se-Sumsel untuk mengupdate data. Karena jika tidak dilakukan, maka pemerintah pusat tidak mengetahui penerima PKH yang sudah meninggal dunia,” ujarnya.
Lebih lanjut Syaiful terangkan, untuk saat ini sangat dibutuhkan keaktifan dari pemerintah daerah (pemda), terutama untuk Dinsosnya, agar menjemput data secara langsung dari kelurahan-kelurahan dan jangan hanya menunggu data.
“Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial (Permensos) Nomor 16 Tahun 2005, harus ada update verifikasi dan validasi data (verval). Jika ini hal ini dilaksanakan, mudah-mudahan permasalahan, baik PKH maupun seluruh data penerima bansos yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) akan clear,” katanya.
Terakhir dia menambahkan ada 3 (tiga) poin penyebab para penerima PKH yang namanya tidak terdaftar lagi, yaitu sudah meninggal dunia, aplikasi bansos yang disanggah oleh orang lain bahwa penerimanya orang mampu dan masuk dalam daftar yang dicoret oleh pemerintah pusat.
“Pemerintah pusat mencoret data bagi penerima PKH secara rendom yang jumlahnya lebih kurang 3 juta orang se-Indonesia, dan bahkan tidak hanya data penerima PKH saja, tetapi juga data penerima bansos secara keseluruhan,” pungkasnya. (MD)
