Kayuagung, Beritakajang.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten OKI, khususnya yang berasal dari dapil III Pangkalan Lampam, Tulung Selapan, Cengal, Air Sugihan dan Sungai Menang OKI, mendorong percepatan pemekaran Kabupaten Pantai Timur.
Hal ini terungkap saat jajak pendapat antara anggota DPRD OKI dapil III dengan seluruh kepala desa yang berasal dari lima kecamatan dan tokoh masyarakat di aula Desa Selapan Ilir, Ahad (10/7).
Ketua DPRD OKI Abdiyanto Fikri SH MH saat memimpin rapat jajak pendapat tersebut mengatakan, bahwa dirinya bersama dengan para anggota dewan dari dapil III sangat konsen memperjuangkan dan memantau pemekaran Pantai Timur melalui jalur politik.
Bahkan, kata dia, pihaknya sudah mengawal dan terus memantau sejak awal rencana penetapan Kabupaten Pantai Timur.
Menurut dia, beberapa waktu lalu telah dilakukan pergerakan untuk pembentukan DOB Papua Tengah, Papua Selatan dan Papua Pegunungan.
“Kami juga dikonfirmasi pada 7 Juli kemarin telah dilakukan pembahasan pemekaran Papua Barat Daya, dengan demikian ini juga membuka ruang bahwa moratorium kirannya sudah terbuka,” ujar Abdiyanto.
Ditambahkannya, ada 65 DOB yang kemarin dimoratorium akan dibahas setelah reses DPR RI pada Agustus mendatang.
“Kemungkinan dari 65 ini tidak akan disetujui semuanya, tinggal keinginan kita masing-masing untuk mengawalnya,” ungkap dia.
Kalau nantinya Pantai Timur tidak masuk dalam skala prioritas ini, kata Abdiyanto, maka akan dilakukan pemutihan. Artinya perjuangan yang dilakukan oleh para pendahulu kita untuk memperjuangkan pemekaran itu sia-sia.
“Kita akan mengulang proses dari awal sebagaimana sebelumnya, dan otomatis kita akan mengikuti aturan undang-undang baru dengan syarat 7 kecamatan dan melalui persiapan selama 2 tahun. Kalau demikian, kita akan mulai nol lagi, mulai dari persetujuan DPRD, bupati, bahkan usulan penambahan kecamatan,” jelas dia.
Untuk itu, kata Abdiyanto, dirinya mengajak seluruh elemen masyarakat Pantai Timur untuk berpacu dengan waktu mengawal pemekaran Pantai Timur.
Lanjutnya, setelah ini pihaknya akan melakukan rapat pimpinan DPRD OKI dan akan segera melakukan audiensi dengan Komisi 2 DPR RI.
“Pada momen inilah saya mengajak masyarakat untuk bekerjasama dan kompak dalam mengawal pemekaran ini,” ungkap politisi PDI Perjuangan ini.
Senada dengan itu, Nanda SH selaku Wakil Ketua DPRD OKI yang juga berasal dari dapil III menambahkan, bahwa salah satu langkah percepatan pembangunan Pantai Timur ini satu-satunya jalan yaitu pemekaran.
“Mari kita kesampingkan ego, jangan sampai ada kecemburuan antar kecamatan, karena pemekaran ini akan menguntungkan semua pihak. Dan jangan lagi ada penolakan, sebab kita butuh kekompakan dan sinergitas dari semua elemen. Kalau sampai ini gagal maka kita akan mulai dari awal,” terangnya.
Menurutnya, dengan pemekaran maka ini diyakini dapat mempercepat roda pembangunan dan pemerataan di semua sektor.
“Silahkan dilihat daerah yang berhasil pemekaran seperti Ogan Ilir, PALI, semuanya mengalami kemajuan, baik itu dari infrastruktur maupun ekonomi. Maka dari itu pemekaran harus kita kawal,” katanya.
Sementara itu, Deri Siswanto yang merupakan tokoh masyarakat Pantai Timur sekaligus Ketua KPU OKI yang juga hadir dalam acara tersebut mengatakan, bahwa dirinya mengikuti proses pemekaran Pantai Timur ini sejak awal. Bahkan ketika rapat di DPRD Sumsel, semua sudah ditetapkan nama ibukota dan kabupaten itu sudah ditetapkan melalui voting.
“Tinggal bagaimana pemerintah dan DPRD mengawal usulan ini. Kalau memang ada kesempatan pemekaran itu harus dikawal agar segera dibahas oleh pemerintah pusat,” kata dia. (Ahmad Yani)
