Pangkalan Balai, Beritakajang.com – Banyuasin jadi kabupaten pertama dan tercanggih di Provinsi Sumatera Selatan dalam menerapkan Cash Management System (CMS) SP2D online yang terkoneksi dengan Aplikasi Modul Penerimaan Negara (MPN).
Launching CMS SP2D online dan terkoneksi dengan aplikasi MPN dilaksanakan di Pendopoan Rumah Dinas Bupati Banyuasin, Selasa (28/9), ditandai pemukulan gong oleh Bupati H. Askolani bersama Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pembendaharaan Negara Provinsi Sumsel Ibu Lidya Kurniawati Christiana, MM.
Juga penyerahan piagam Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 10 kali berturut-turut sejak 2011-2020 dari Menteri Keuangan Republik Indonesia, yang diserahkan Ibu Lidya Kurniawati Christiana, MM kepada Bupati Askolani.
Bupati menegaskan bahwa dilaunchingnya Cash Management System SP2D online yang terkoneksi dengan aplikasi MPN pada Pemerintah Kabupaten Banyuasin sebagai wujud pelaksanaan visi misi pemkab yakni pemerintahan terbuka. Dan sekaligus sebagai inovasi dalam mewujudkan Banyuasin Bangkit Adil dan Sejahtera.
“Launching CMS SP2D online yang terkoneksi dengan MPN merupakan inovasi, ini cara kita mempermuda pelayanan kepada masyarakat. Dan Alhamdulillah dari penjelasan Ibu Lidya Kurniawati Christiana, bahwa kita merupakan kabupaten pertama dan tercanggih di Provinsi Sumatera Selatan karena terkoneksi dengan aplikasi MPN. Bahkan punya Banyuasin ini sama dengan DKI Jakarta, ini inovasi yang luar biasa,” tegas bupati inovatif ini.
Dijelaskan Bupati Askolani, CMS dalam pengelolaan penatausahaan keuangan daerah, terintegrasi dengan SIMDA keuangan. Serta terkoneksinya pemungutan atau pemotongan dan penyetoran pajak pusat dengan aplikasi MPN.
Hadirnya CMS dan interkoneksi dengan aplikasi MPN, merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Banyuasin dalam menerapkan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), khususnya dalam bidang pengelolaan belanja daerah, sehingga pengelolaan keuangan dapat berjalan lebih transparan, efektif, efisien dan akuntabel. Hal ini tentunya sejalan dengan misi kelima Bupati Banyuasin yaitu meningkatkan keterbukaan dan keadilan untuk semua.
Penerapan sistem ini diharapkan memberikan kemudahan dan mengurangi tingkat kesalahan dalam melakukan transaksi keuangan, baik bagi Bendahara Umum Daerah (BUD) maupun Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Dimana terdapat proses validasi oleh sistem bank pada saat pengimputan data rekening penerima, sehingga tidak terjadi lagi pengembalian berkas oleh bank karena kesalahan penginputan rekening, dan data transaksi berupa SP2D secara real-time akan dapat divalidasi oleh Bank Sumsel Babel. Hal ini akan mempercepat proses pencarian SP2D ke masing-masing SKPD atau pihak ketiga.
“CMS juga secara bertahap akan digunakan untuk transaksi non tunai di seluruh SKPD, dimana bendahara tidak lagi memegang uang secara tunai, namun seluruh transaksi di bendahara menggunakan transfer rekening. Hal ini tentunya akan mengurangi resiko penggunaan uang tunai dan memudahkan pemerintah daerah dalam mengelola kas,” terang Kepala Daerah Visioner Indonesia versi MNC Grup peraih Penghargaan Best In Local Comunity Development.
Selain itu, jelas Bupati Askolani dengan telah terkoneksinya aplikasi pengelolaan keuangan daerah dan aplikasi penerimaan negara, akan membantu pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban pelaporan pemungutan pemotongan dan penyetoran pajak pusat, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.7/2020 yang selama ini dilakukan pencatatannya secara manual.
“Terima kasih kepada Kepala BPKP Perwakilan Sumsel, Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Sumsel dan Direktur PT Bank Sumsel Babel yang telah memfasilitasi diimplementasikannya CMS dalam pengelolaan penatausahaan keuangan daerah yang terintegrasi dengan SIMDA keuangan, dan terkoneksi pemungutan atau pemotongan dan penyetoran pajak pusat dengan aplikasi modul penerimaan negara,” katanya.
Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pembendaharaan Negara Provinsi Sumsel Ibu Lidya Kurniawati Christiana menegaskan, bahwa Banyuasn satu-satunya kabupaten di Provinsi Sumsel yang memiliki CMS SP2D online yang sudah terkoneksi dengan aplikasi MPN.
“Ini langka maju dari Pak Bupati Banyuasin beserta jajarannya. Kami dari Kementerian Keuangan sangat mengapresiasi sekali. Dan perlu diketahui Kabupaten Banyuasin sama dengan DKI Jakarta, karena sama-sama sudah terintegrasi antara CMS-nya dengan MPN,” tegasnya.
Dijelaskan Lidya, dengan aplikasi ini maka akan mempermudah tata kelola keuangan yang semakin cepat dan akurat, mengurangi resiko kesalahan, kemudian laporan pajak akurat dan transaksi non tunai penyeluruh. “Dan Banyuasin siap-siap akan menjadi daerah tempat belajar bagi daerah lain di Indonesia dalam menerapkan CMS SP2D online yang terkoneksi dengan MPN,” katanya.
Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumsel Buyung Wiromo Samudro yang diwakili Koordiantor Pengawas Bidang Program dan Pelaporan serta Pembinaan APIP Darmawan SE AK MM mengatakan, penerapan CMS SP2D Online yang terkoneksi dengan modul penerimaan negara yang dilakukan Pemkab Banyuasin merupakan terobosan yang sangat baik.
“Kami berharap dengan dilaunchingnya CMS SP2D online Kabupaten Banyuasin kerjasama dengan Bank Sumsel Babel dan terkoneksi dengan aplikasi MPN milik Kemenkeu, dapat mendorong kabupaten/kota yang lain di Provinsi Sumsel untuk menerapkan sistem ini secara menyeluruh,” harapnya.
Sementara itu, Direktur Keuangan Bank Sumsel Babel Samiludin mengatakan, pihaknya sangat mendukung pelaksanaan CMS SP2D online yang terkoneksi dengan aplikasi modul penerimaan negara.
“Kami Bank Sumsel Babel sebagai penyedia layanan keuangan siap memberikan layanan yang terbaik dan siap mensukseskan, hal ini sesuai dengan permintaan Pak Bupati Askolani setiap rapat RUPS,” katanya.(Ida)
