Lombok Utara, Beritakajang.com – Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (Musrenbang RKPD) Kabupaten Lombok Utara tahun 2021 dilaksanakan secara virtual dengan mengusung tema ‘Kuatkan Sinergi Bangun Kembali Lombok Utara’, secara resmi dibuka oleh Bupati Lombok Utara Dr. H. Najmul Akhyar, SH, MH, Senin (20/4/2020).
Musrenbang dengan sistem video konferensi tersebut diikuti oleh Sekretaris Daerah KLU Drs. H. Suardi, MH, Kepala OPD, camat lingkup Pemda KLU serta para Kades se-KLU.
Bupati dalam sambutannya mengatakan, musrenbang RKPD merupakan agenda tahunan setiap pemerintahan sebagai etalase pembangunan daerah dari tahun ke tahun. Tahun ini gelaran musrenbang dilakukan secara virtual lantaran situasi darurat Covid-19.
Dipaparkan bupati, musrenbang RKPD merupakan satu tahapan penting dalam menyusun rencana kerja pemerintah daerah, akumulasi dan tindaklanjut dari rapat koordinasi teknis perencanaan diawali dengan rapat teknis pertanian, musrenbang perempuan, anak, pemuda, pelajar, mahasiswa, lansia dan disabilitas. Musrenbang budaya dalam kemasan Genu Rasa Siu Ate Sopok Angen serta musrenbang desa. Serangkaian jenjang dan jenis musrenbang itu, lanjut Najmul, mengusung misi percepatan pembangunan tangguh bencana serta mempertahankan imunitas lingkungan.
Musrenbang RKPD adalah perwujudan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Mesti peka kebutuhan masyarakat dengan pelibatan stakeholders dalam proses pengambilan kebijakan dan implementasinya dalam siklus kepemerintahan daerah.
“Semua pihak mesti cermat melihat usulan perencanaan pembangunan yang benar-benar bersumber dari aspirasi masyarakat grassroot, menanggalkan kepentingan pribadi atau golongan agar masyarakat kita merasakan manisnya pembangunan ini,” tegas kepala daerah inovatif ini.
Menurut Najmul, ada dua hal penting yang perlu atensi khusus para pemangku pembangunan di KLU dalam proses perencanaan pembangunan pasca gempa bumi 2018. Bahkan saat ini semua komponen daerah tengah menghadapi bencana wabah Covid-19. Pertama adalah pengurangan risiko bencana mesti dapat dilaksanakan dalam berbagai konteks situasi dan tingkatan mulai dari desa, kecamatan, kabupaten bahkan harus bisa diterapkan di berbagai aspek kehidupan sehingga tangguh terhadap bencana yang mungkin terjadi.
“Apalagi saat ini kita tengah menghadapi Covid-19. Maka penting menjadi fokus perhatian kita ke depan yaitu penyediaan biaya tak terduka yang cukup karena kita tidak tahu kapan bencana ini terjadi,” ingat Sekjen APKASI itu.
Kedua, pengembangan modal dan ekonomi daerah mesti sejurus dengan potensi risiko bencana dan perubahan iklim mengingat pemulihan ekonomi pasca bencana perlu waktu lebih lama dibandingkan dengan pemulihan aspek-aspek pembangunan pada kondisi normal. “Artinya ekonomi daerah juga harus tangguh terhadap bencana,” tegasnya.
Dalam momen musrenbang RKPD kali ini, Najmul menyampaikan beberapa progres yang telah dilkukan oleh Pemda Lombok Utara, provinsi dan pemerintah pusat terkait penanganan pasca bencana gempa bumi di Kabupaten Lombok Utara.
Pada aspek pemukiman, bupati menyebut, hasil verifikasi permukiman warga terdampak gempa telah ter-SK-kan sebanyak 74.766 unit, terdiri dari rusak ringan 14.731 unit, rusak sedang 61.869 unit, dan rusak berat 53.227 unit. Sementara dana yang masuk ke rekening masyarakat sejumlah 23.970 KK dengan pagu anggaran sebesar Rp1,77 triliun lebih. Rekening terisi yang belum diambil dananya hingga saat ini sejumlah 819 buku, sedangkan Pokmas yang sudah terbentuk sebanyak 1.497 Pokmas beranggotakan 18.996. Saat ini, terang Najmul, progres pembanguan rumah warga terus berlangsung dan berjalan dengan baik sesuai harapan.
Dalam kesempatan itu, Kepala Bappeda Provinsi NTB Ir. Ari Purwantini, M.Si menyambut baik diselenggarakannya musrenbang RKPD secara virtual tersebut sembari menyampaikan terima kepada bupati dan seluruh perangkat daerah Kabupaten Lombok Utara, lantaran dinilai konsisten mengawal kegiatan musrenbang selama beberapa tahun terakhir.
“Pada 2019 kita telah sepakati tapi tentu dalam proses pembangunannya tidak sesuai target perencanaan lantaran kita mengalami musibah gempa bumi, terutama KLU terdampak berat. 2019 kita sudah mulai bangkit tetapi 2020 kita diuji dengan bencana Covid-19. Berdampak luas bukan hanya di sektor kesehatan juga pada ekonomi,” terang Purwantini.
Menurut Purwantini, Pemerintah Provinsi NTB telah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,5 persen tetapi tidak mungkin bisa dicapai pada tahun ini akibat serangan pandemi virus corona. Begitupun pada sektor lainnya tentu juga berdampak sangat singnifikan.
Dikatakannya, dalam upaya penanganan Covid-19, Pemprov NTB mengacu pada SKB tiga menteri. Pemerintah provinsi juga telah menganggarkan biaya untuk percepatan penanganan Covid-19 sebesar Rp10,35 triliun pada anggaran murni 2020. Anggaran sebesar itu, paparnya, difokuskan untuk program kesehatan, gender, dan untuk daerah-daerah yang yang tidak tercover BPJS, termasuk untuk stimulus UKM dan IKM.
“Kita berharap Covid-19 ini bisa cepat kita tangani. Kebutuhan hidup masyarakat kita tercukupi serta usaha kecil pun tetap beroperasi,” harap Purwantini.
Ditegaskan lebih lanjut, pada 2020 Pemprov NTB telah melaksanakan musrenbang dengan tema ‘Membangun Pertumbuhan Ekonomi NTB yang Lebih Berkualitas’.
“Tema di atas kita tempuh melalui peningkatan nilai tambah industri, pariwisata dan investasi didukung SDM unggul serta menetapkan infrastruktur dengan lima skala prioritas daerah, meliputi penguatan metigasi bencana, pembangunan infrastruktur, pelayanan dasar, dan koneksitas antar daerah. Lalu peningkatan kualitas dan intensitas birokrasi serta pelayanan publik. Pembangunan sumber daya manusia, pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, serta meningkatkan nilai tambah perekonomian melalui sektor pertanian, industri pengolahan dan pariwisata,” paparnya.
Sementara itu, Ketua DPRD KLU Nasrudin, SHI menyampaikan pokok pikiran anggota dewan. Rencana pembangunan merupakan salah satu unsur penting dalam proses penyelenggaraan pembangunan daerah. Pasalnya, berdasarkan Pemendagri Nomor 86 tahun 2017 pada Pasal 178 menyebutkan bahwa pokok-pokok pikiran pembangunan dirumuskan dalam usulan dalam berbagai bidang, misalnya bidang ekonomi seperti pembelian bibit ternak, pupuk dan lainnya.
Di bidang pendidikan dan budaya ada pengadaan buku bacaan dan pembangunan sarana serta prasana. Sementara di bidang pembanguan fisik ada pembangunan talud, pembangunan sumur bor dan sebagainya.
“Pada kesempatan ini perlu kami sampaikan kepada pemerintah bahwa dengan kita menggali sumber daya alam dan sumber daya lainnya, diharapkan dapat membiayai sumber pembiayaan darurat bencana. Pemerintah mesti dapat memanfaatkan hal tersebut,” tutup politisi Gerindra tersebut. (Sas/Humaspro)
