JAKARTA, Beritakajang.com – Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MN KAHMI) denganini memberikan pernyataan resmi menyikapi perkembangan situasi nasionalterkait kasus dugaan penyadapan ilegal (unlawful interception), akses tanpa izin,dan penghapusan bukti elektronik yang menyasar Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto serta sejumlah pejabat negara.MN KAHMI memandang persoalan ini sebagai ancaman serius yang luar biasa terhadap kedaulatan bangsa
Selain itu, juga bisa mengancam stabilitas politik nasional serta sebuah pelanggaran fundamental terhadap etika bernegara dan syariat agama.
Sikap resmi ini mendukung penuh pernyataan langsung dari pihak Istana melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi yang menegaskan bahwa tindakan tersebut dikategorikan sangat sensitif, berpotensi mengarah keperbuatan makar, insubordinasi, mutiny (pemberontakan) serta membahayakankeselamatan pimpinan dan kepentingan negara.
Merespons urgensi perkara tersebut, Koordinator Presidium MN KAHMI RomoSyafii menyampaikan poin-poin pernyataan sikap sebagai berikut:
1. Mendukung Penuh Langkah Tegas Presiden Prabowo SubiantoMN KAHMI mendukung penuh langkah cepat dan ketegasan PresidenPrabowo Subianto yang langsung mengambil keputusan strategis demimenjaga marwah kepemimpinan nasional dan stabilitaspertahanan-keamanan negara. Tindakan tegas ini penting gunamemastikan institusi kepresidenan steril dari upaya sabotase informasiterlarang.
2. Mendorong Aparat Penegak Hukum Mengusut Tuntas KasusPenyadapan hingga ke AkarMN KAHMI mendesak Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri),khususnya tim penyidik Bareskrim, untuk melakukan pengusutan secaramenyeluruh, transparan, dan objektif berbasis scientific crimeDipindai denganCS CamScanner®investigation. Investigasi wajib menyasar seluruh oknum penghianatnegara di dalam seluruh detasemen yang terlibat tanpa pandang bulu,termasuk pimpinannya, serta mengungkap motif dan aktor intelektualdibalik akses informasi sensitif kepresidenan tersebut.
3. Meminta Jaminan Keamanan Informasi Strategis NegaraMengingat sensitivitas informasi yang disasar dapat berdampak burukpada keselamatan negara dan pimpinan nasional, MN KAHMI memintapembenahan sistem keamanan siber nasional di seluruh lini pemerintahanpublik dan militer secara ketat agar kebocoran data strategis serupa tidakterulang kembali.
4. Menjaga Solidaritas Nasional dan Ketenangan PublikMN KAHMI mengimbau seluruh elemen masyarakat untuk tetap tenang,menjaga persatuan, dan mempercayakan penanganan hukum sepenuhnyakepada aparat yang berwenang. MN KAHMI menegaskan pentingnyamenjaga jalannya pelayanan publik terbebas dari dampak dinamika hukumyang tengah berjalan.MN KAHMI berkomitmen mengawal penuh proses hukum ini demi tegaknyakeadilan dan memastikan NKRI tetap tegak, aman, stabil, dan bersih daritindakan makar yang merugikan kepentingan rakyat banyak.(**)
