Beranda Nasional MAKI Soroti Anomali Persepsi Publik dalam Survei Citra Penegak Hukum: KPK Naik,...

MAKI Soroti Anomali Persepsi Publik dalam Survei Citra Penegak Hukum: KPK Naik, Kejagung dan Polri Tetap Stabil

46
0
BERBAGI

Jakarta, Beritakajang.com– Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) menyoroti hasil survei terbaru Litbang Kompas terkait citra tiga lembaga penegak hukum, yakni Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung (Kejagung), dan Polri. Meski survei menunjukkan peningkatan citra positif KPK secara signifikan, MAKI menilai terdapat anomali yang perlu dicermati lebih mendalam.

Dalam survei yang dirilis Januari 2025, KPK mencatat lonjakan citra positif dari 60,9 persen pada September 2024 menjadi 72,6 persen. Sementara itu, Kejaksaan Agung meraih citra positif sebesar 70 persen, dan Polri berada di posisi terakhir dengan 65,7 persen.

Prestasi vs Persepsi: Anomali Penilaian Publik

MAKI menilai, jika dibandingkan dari sisi prestasi, hasil survei ini memunculkan kejanggalan. Berikut ulasan terkait kinerja tiga lembaga tersebut:

1. Kejaksaan Agung (Kejagung):

Meski jarang melakukan operasi tangkap tangan (OTT), Kejagung mencatatkan prestasi besar dengan mengungkap kasus korupsi monumental. Salah satunya adalah OTT Ricar Zarof, mantan pejabat Mahkamah Agung, yang menyeret minimal empat hakim terkait kasus pembebasan Ronald Tanur dan mengungkap aliran uang hingga Rp1 triliun.

Selain itu, Kejagung berhasil menuntaskan kasus-kasus besar seperti Asabri, Jiwasraya, Timah, dan sektor perkebunan, yang secara signifikan menyelamatkan kerugian negara hingga ratusan triliun rupiah.

2. Polri:

Polri sukses mengamankan pelaksanaan Pemilu 2024 serta Pilkada Serentak, yang menjadi agenda krusial negara. Selain itu, Polri responsif menangani perkara-perkara viral di masyarakat, menunjukkan dedikasi dalam menjaga stabilitas hukum dan ketertiban.

3. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK):

Meski citra KPK meningkat, lembaga ini masih berkutat pada kontroversi lama. Kepemimpinan baru belum menunjukkan capaian signifikan, dengan OTT yang masih didominasi kasus suap kecil.

Salah satu poin yang dinilai meningkatkan persepsi publik adalah langkah KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka dalam upaya menuntaskan kasus buron Harun Masiku. Namun, KPK masih dinilai gagal dalam bidang pencegahan korupsi dan supervisi, terlihat dari banyaknya kebocoran anggaran negara serta minimnya dorongan koordinasi terhadap prestasi lembaga lain.

MAKI: Masyarakat Harus Dicerdaskan

MAKI menyatakan keheranannya atas persepsi masyarakat yang lebih tinggi terhadap KPK, meski prestasinya dinilai belum sebanding dengan Kejaksaan Agung. MAKI menyebut, edukasi publik secara masif diperlukan agar penilaian terhadap kinerja lembaga penegak hukum menjadi lebih obyektif dan berbasis fakta.

“Prestasi besar seperti yang ditorehkan Kejaksaan Agung seharusnya menjadi tolok ukur utama dalam memberikan apresiasi. Masyarakat perlu memahami bahwa prestasi ini langsung berdampak pada pengembalian kerugian negara dalam jumlah signifikan,” ungkap MAKI dalam keterangannya.

Dorongan untuk Penegak Hukum

Meski demikian, MAKI tetap menghormati hasil survei Litbang Kompas dan menganggapnya sebagai refleksi bagi tiga lembaga penegak hukum untuk terus meningkatkan kinerja. “Apapun hasil survei, ini adalah momentum untuk memacu semangat dan menunjukkan prestasi yang lebih hebat secara berkesinambungan,” tegas MAKI.

Masyarakat diimbau terus mengawal kinerja penegak hukum dengan kritis dan obyektif, sehingga pemberantasan korupsi dan penegakan hukum dapat berjalan optimal demi masa depan Indonesia yang lebih bersih dan adil.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here