Jakarta,Beritakajang.com – Puluhan masyarakat dan mahasiswa yang tergabung dalam Forum Masyarakat dan Mahasiswa OKI Bersatu (FM2OB) melakukan aksi demonstrasi di depan Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK RI), Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (16/12/2024). Mereka menuntut KPK untuk segera menyelidiki dugaan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang terjadi dalam pengelolaan APBD Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) tahun 2023 dan 2024.
Dalam orasinya, massa meminta KPK turun langsung ke Kabupaten OKI untuk mengusut dugaan penyalahgunaan dana APBD yang nilainya mencapai Rp50 miliar. Aksi yang berlangsung selama 30 menit ini diakhiri dengan penyerahan dokumen bukti dugaan penyimpangan kepada perwakilan KPK RI, yang teregister dengan nomor laporan 2024-A-04433.
Dugaan Penyimpangan Dana APBD
Ketua FM2OB, Peri Utama, menyatakan bahwa laporan ini merupakan lanjutan dari laporan sebelumnya yang diserahkan pada awal 2023. Peri menegaskan bahwa aksi damai ini bertujuan mendukung KPK dalam memberantas korupsi dan mencegah penyalahgunaan wewenang di masa mendatang.
“Hari ini kami memberikan tambahan bukti atas dugaan penyimpangan dana APBD OKI 2023-2024. Kami berharap KPK segera menyelidiki dan menindak pihak-pihak yang terlibat,” ujar Peri.
Ia juga menyampaikan apresiasi terhadap KPK yang telah menerima laporan mereka dan berharap penanganan kasus ini dilakukan secara transparan dan adil.
Rincian Dugaan Mark-Up Proyek
Dalam laporannya, FM2OB mencatat sejumlah dugaan mark-up dalam berbagai proyek, di antaranya:
Normalisasi Sungai Kebun Cabe: Rp4 miliar
Normalisasi Sungai Dadap: Rp4 miliar
Normalisasi Sungai Jejawi: Rp1,5 miliar
Normalisasi Sungai Kobak-Sungai Gambo: Rp3 miliar
Normalisasi Sungai Rasau: Rp2 miliar
Rehab Rumah Dinas Bupati OKI: Rp2,9 miliar
Rehab Jalan Mulya Jaya: Rp2 miliar
Pembangunan Pintu Air Desa Gading Mas: Rp1 miliar
Pembangunan Pagar SMPN 1 Jejawi: Rp2 miliar
Pintu Air Desa Arisan Buntal: Rp1 miliar
Menurut FM2OB, dana sebesar Rp50 miliar tersebut diduga disalahgunakan untuk kepentingan politik dalam kontestasi Pilkada OKI baru-baru ini.
Respons Pj. Bupati OKI Masih Ditunggu
Sementara itu, Pj. Bupati OKI, Ir. Asmar Wijaya, M.Si, belum memberikan tanggapan terkait tuduhan ini. Upaya konfirmasi melalui pesan WhatsApp oleh media newshanter.com juga belum mendapatkan respons hingga berita ini diterbitkan.
Aksi ini menunjukkan bahwa masyarakat OKI semakin aktif dalam mengawal transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran daerah. Dengan dukungan publik yang kuat, diharapkan KPK segera mengambil langkah konkret untuk mengungkap kebenaran dan menindak tegas oknum yang terbukti melakukan korupsi.
