Muara Enim, Beritakajang.com – Gabungan organisasi masyarakat (ormas), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) serta Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) di Kabupaten Muara Enim ancam akan geruduk kantor Kemendagri dan Gubernur Sumsel.
Hal tersebut dilakukan buntut ketidakprofesionalan yang dilakukan oleh Kemendagri pasca terpilihnya H. Ahmad Usmarwi Kaffa sebagai Wakil Bupati Muara Enim terpilih sisa masa jabatan periode 2018 – 2023 yang tak kunjung dilantik.
Antoni Dequen, salah satu perwakilan ormas Muara Enim ini mengancam apabila di bulan November ini tak kunjung ada kepastian untuk dilantik, pihaknya akan melakukan aksi damai ke kantor Kemendagri dan Gubernur Sumsel.
“Sebab, kabupaten ini sangat memerlukan sosok pemimpin kepala daerah yang definitif, karena menyangkut kebijakan serta aspek pembangunan yang ada di Muara Enim,” jelas dia saat mendatangi kantor DPRD setempat, Rabu (23/11/2022).
“Kalau alasan pelantikan diulur-ulur karena adanya proses PTUN yang sedang berjalan, kan sudah ada penjelasannya dari pakar hukum dan Fatwa Mahkamah Agung (MA) bahwa hal tersebut tidak menghambatnya dalam proses pelantikan. Kenapa kok, Kemendagri dan Gubernur Sumsel terkesan menghambat pelantikan ini, sedangkan proses pemilihan kemarin berdasarkan petunjuk Kemendagri boleh melakukan proses pemilihan wakil bupati dan berkas sudah lengkap, info dari pejabat di Kemendagri,” tanya dia.
Ketua Ormas JPKP Muara Enim Zulpadli Azim S.Pd dan Ketua LSM Galaksi DPD Muara Enim Sofyan Yakup SH ikut menyayangkan pihak Kemendagri dan Gubernur Sumsel H. Herman Deru yang terkesan seolah mengulur-ulur waktu terhadap adanya pelantikan wakil bupati terpilih PAW, H. Ahmad Usmarwi Kaffa.
“Apabila tidak segera dilantik, kami akan mengadakan aksi besar-besaran untuk menyampaikan aspirasi di kantor Kemendagri dan Gubernur Sumsel. Karena kami masyarakat sangat membutuhkan sosok kepala daerah yang definitif,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Muara Enim Liono Basuki mengatakan, dalam proses pemilihan wakil bupati yang diselenggarakan pada waktu dilaksanakan sesuai aturan dan petunjuk dari Kemendagri. Oleh karena itu, lanjutnya, tidak ada yang salah dan tidak menyalahi aturan.
“Untuk proses pemilihan kemarin, sudah sesuai petunjuk dari Kemendagri dan tidak menyalahi aturan serta hasil pemilihan telah kami serahkan di Kemendagri dan dinyatakan lengkap, tidak ada kekurangan lagi. Kalau sejauh ini, kami sudah berupaya menyurati, kapan pelaksanaan pelantikan untuk dilakukan, dan sampai saat ini juga kami belum menerima balasan dari Kemendagri,” pungkasnya. (Mus)
