Kayuagung, Beritakajang.com – Dinilai tak profesional dan menunjukkan sikap arogansi dalam menyikapi soal kelangkaan minyak goreng (migor), pengamat politik dan aktivis di Sumsel mendesak agar Bupati OKI H Iskandar SE segera mencopot Kepala Dinas Perdagangan (Disdag) Kabupaten OKI, H. Alamsyah.
“Tak sepatutnya seorang Kepala Disdag hanya pasrah melihat fenomena kelangkaan migor. Pada saat kondisi seperti inilah yang ditunggu-tunggu masyarakat yakni hadirnya pemerintah. Seorang pejabat itu harus sanggup bekerja melayani masyarakat. Ini contoh bukan seorang birokrat yang sadar dengan tugas dan tanggung jawabnya,” kata pengamat politik Sumsel Bagindo Togar, dihubungi Jumat (25/2).
Apalagi seorang pejabat eselon dua beralasan tidak dapat menggelar operasi pasar (OP) lantaran tidak memiliki anggaran. Justru pemerintah dapat mengeluarkan kebijakan diskresi mengatasi masalah itu.
Dia mengilustrasikan sama halnya gaji yang diterima ASN terlambat. Apakah dengan gaji terlambat itu ASN tidak bekerja.
“Jadi tidak ada anggaran menggelar OP bukan alasan tepat mengatasi persoalan ini. Itukan tugas dan bidang mereka (Disdag) melakukan pengawasan maupun pengendalian. Disdag tidak mesti menunggu pemerintah pusat mengatasi kelangkaan migor,” terangnya.
Dia melanjutkan, pada kondisi tidak normal seperti inilah (terjadi kelangkaan migor) pemerintah harus hadir membantu masyarakat. Pemerintah yang kredibel dan cerdas itu, kata dia, berorientasi pada public service dan tidak sekadar berpangku tangan dengan pemerintah pusat.
“Ya, ada banyak cara jika ingin membantu masyarakat. Perlu diingat, pemerintah itu punya otoritas dan pemerintah adalah penyelenggara pelayanan publik,” jelas Togar seraya menambahkan inspeksi mendadak (sidak) sangat penting untuk mengetahui kondisi alur distribusi migor.
Setali tiga uang, Ketua Corporation Anti Corruption Agency (CACA) Sumsel Reza Fahlevi juga mempertanyakan ability dan kredibilitas Kepala Disdag OKI dalam menyikapi kelangkaan migor ini.
“Pejabat itu harus memberikan solusi, bukan justru membuat gaduh di tengah masyarakat yang saat ini sulit mendapatkan migor. Kalau tidak sanggup mengemban tugas, masih banyak ASN kompeten dan enerjik yang cakap mengemban sebagai Kepala Disdag,” geramnya.
Dia mendesak Bupati Iskandar segera mencopot Kepala Disdag OKI, karena birokrat seperti ini justru akan mengganggu program yang dijalankan Bupati dan Wakil Bupati OKI kedepannya.
“Permasalahan di Disdag OKI begitu kompleks. Ini baru soal kelangkaan migor, belum lagi masalah lain seperti penyalahgunaan hak pakai kios pasar yang kerap diperjualbelikan, tidak berfungsinya videotron dan lain sebagainya,” jelasnya.
Sebelumnya Kepala Disdag OKI H Alamsyah dikonfirmasi melalui selulernya, Kamis (24/2), mengaku jika sidak migor itu bukan merupakan solusi mengatasi kelangkaan migor.
“Masalah kelangkaan migor itu merupakan masalah nasional. Jadi bukan OKI saja. Kalau mau gelar OP migor, darimana anggarannya. Apa mau pakai anggaran awak. Dialokasikan dulu baru bisa dilaksanakan,” terangnya.
Terkait desakan mundur lantaran tak mampu mengemban tugas sebagai Kepala Disdag, dirinya menyatakan siap. “Hari ini juga (kemarin) saya siap mundur sebagai Kepala Disdag OKI,” imbuhnya.
Sebelumnya, Wakil Bupati (Wabup) OKI HM Dja’far Shodiq usai menghadiri Festival Peradaban 2022 di Kayuagung, Rabu (16/2), akan menginstruksikan Disdag OKI untuk melakukan sidak dan menggelar OP guna mengatasi kelangkaan migor.
“Ya, akan kita instruksikan Disdag OKI untuk melakukan sidak dan menggelar OP guna mengatasi kelangkaan migor,” singkat Wabup. (Ron)
