Kayuagung, Beritakajang.com – Setelah beberapa kali dilakukan pembahasan, akhirnya sidang paripurna DPRD OKI dengan agenda pendapat akhir kepala daerah atas nota pengantar Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentangan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) APBD tahun 2020 akhirnya disetujui, Senin (28/6).
Hanya dalam kesempatan ini, empat perwakilan Paniti Khusus [Pansus] DPRD OKI memberikan masukan bagi bupati untuk menindaklanjuti kepada OPD terkait melakukan perbaikan, sehingga kedepan hubungan legislatif dan yudikatif semakin baik lagi.
Juru Bicara Pansus I Mulkan Yahuza mengatakan, setelah melakukan pembahasan bersama mitra kerja diantaranya, Bagian Umum Setda OKI, Bagian Humas, Pemerintahan, Hukum, Perlengkapan, Organisasi, Kesbang, BPMD dan Inspektorat. Dari pembahasan tersebut pada prinsipnya tidak terdapat hal yang krusial hanya saja para OPD diminta untuk memaksimalkan dalam penyerapan anggaran serta fokus perencanaan anggaran harus disusun dengan skala perioritas sehingga tepat sasaran.
“Untuk Kesbangpol kita meminta agar banyak melakukan kerja kelapangan, serta memberikan pemahaman kepada masyarakat masalah hukum,” terangnya.
Kemudian, Pansus II dengan juru bicara Wilindra mengatakan, pihaknya telah melakukan pembahasan dengan instansi terkait yang menjadi mitra kerja.
Pihaknya sudah melakukan pembahasan bersama Dinas Koperasi UKM, Kerasipan, DPMPTSP, Ketahanan Pangan, Perkebunan dan Peternakan, BPKAD, Perdagangan, Perikanan, Badan Pajak, Bagian Keuangan Setda OKI dan PDAM Tirta Agung.
Dalam kesempatan ini, pihaknya memberikan catatan kepada PDAM Tirta Agung untuk juga memperhatikan masalah air bersih di Kecamatan Air Sugihan, karena selama ini distribusi hanya di perkotaan saja. Padahal kalau dilihat Kecamatan Air Sugihan terdapat sumber rawa di dua desa, salah satunya Desa Rengas Abang dan di Jalur 30.
Ia meminta tim dari PDAM agar bisa turun langsung dan berkoordinasi dengan OKI Pulp mengelola air tawar ini menjadi air bersih bagi masyarakat. ”Kami menerima untuk menjadi Perda,” imbuhnya.
Selanjutnya, Pansus III dengan juru bicara Depit mengatakan, pihaknya telah melakukan pembahasan dengan instansi terkait, diantaranya Dinas PUPR, Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman, Dishub, Kominfo, Badan LH, Dinas Pertanahan, Balitbangda, Bagian ADM Pembangunan Setda OKI, serta Bagian ULP.
“Untuk Badan Lingkungan Hidup agar agar dapat mengajak masyarakat untuk mengatasi sampah. Program pengelolaan persampahan agar direncanakan secara maksimal,” katanya seraya menyatakan Pansus III menerima dan menyetujui.
Terakhir, Pansus IV dengan juru bicara Budiman SHi juga memberikan beberapa catatan seperti di Dinas Pendidikan.
Ia meminta agar Dinas Pendidikan dapat merancang sekolah tatap muka pada tahun ajaran baru Juli mendatang. Karena di beberapa kecamatan terdapat zona hijau, dan wabah Covid-19 tidak menjadi momok yang menakutkan.
Kemudian, Dinas Kesehatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menjadi peserta BPJS Kesehatan menerapkan layanan satu pintu dipusatkan di RSUD Kayuagung. ”Dengan layanan satu pintu semua masyarakat bisa terlayani dengan baik,” tandasnya.
Bupati OKI H Iskandar SE mengucapkan terima kasih atas dukungan dari seluruh anggota dewan, kritik, saran, masukan yang diberikan. Tujuannya tentu demi kebaikan bersama, dan hasil kerjasama yang baik ini kita meraih WTP ke-10 kalinya.
“Capaian 10 kali WTP adalah buah kerja semua pihak, tidak hanya jajaran eksekutif, namun demikan juga halnya dengan legislatif. Dan hal ini kedepan kita harapkan akan semakin baik,” katanya.
Kedepan dirinya meminta adanya kerjasama yang baik, sehingga pelaksanaan APBD tahun berikutnya bisa dilaksanakan lebih baik lagi.
“Mari bersama bersinergi demi mewujudkan OKI Mandira, LKPJ yang dikaji secara dalam. Kami menerima masukan, akan ditindaklanjuti pada saat pembahasan anggaran tahun 2022,” pungkas dia. (Ron)
